Visi Jokowi Dikritik : Tak Ada Penguatan Hukum, Senang yang Monumental Hardani Triyoga

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Presiden terpilih Jokowi menyampaikan pidato visi misinya untuk periode 2019-2024. Politikus PKS sekaligus inisiator #KamiOposisi, Mardani Ali Sera mengkritisi lemahnya penyampaian pidato Jokowi karena minim penguatan penegakan hukum.

“Saya cukup apresiasi kepada visi misi yang disampaikan Presiden Jokowi. Pemimpin itu harus punya big view dan konsep karena menjadi tumpuan semua,“ kata Mardani, Senin malam, 15 Juli 2019.

Dia mengingatkan sebagai presiden dengan sistem presidensial, Jokowi memiliki kekuasaan yang besar soal kebijakan. Maka itu, ia menyindir minimnya pernyataan Jokowi dalam pidato soal penguatan penegakan hukum untuk periode kedua pemerintahannya.

Salah satu yang dimaksud Mardani terkait penguatan KPK hingga memilih nakhoda lembaga hukum jangan dari kalangan politisi. Bagi dia dengan penegakan hukum yang adil maka akan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Perkuatlah KPK dan pastikan sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan terjadi. Cari nakhoda yang dapat memimpin penegakan hukum, baiknya bukan dari politisi. Tanpa penegakan hukum yang adil dan efisien tidak ada pertumbuhan ekonomi berkualitas,” ujar Mardani.

Begitupun soal birokrasi dan anggaran. Menurut dia, Jokowi disarankan harus berani memangkas lembaga pemerintahannya. Cara ini agar efisien dan menghemat anggaran. Sebab, lembaga seperti kementerian saat ini cukup banyak dengan kewenangan yang bertabrakan.

“Sederhanakan lembaga dan rantai komando. Berani memangkas birokrasi dan memfokuskan anggaran,” jelasnya.

Bukan program baru

Pidato dikritik karena dinilai tak ada yang baru. Visi misi soal permudah investasi sampai birokrasi dianggap sudah disampaikan lima tahun lalu.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan Jokowi menyukai program monumental. Maksudnya, program yang bisa terlihat hasilnya seperti infrastruktur yang sudah digenjot di periode pertama.

“Jokowi itu senang yang monumental makanya sejak awal saya selalu bertanya-tanya, maksud pembangunan SDM itu apa? Karena kan dia senang sekali sifatnya monumental,” kata Hendri, Selasa, 6 Juli 2019.

Untuk pembenahan birokrasi, permudah investasi dianggap bukan visi baru. Kata dia, visi itu sudah disampaikan usai Pilpres 2014 lalu.

“Investasi itu bukan baru, bagaimana permudah investasi, terus birokrasi dengan anti pungli,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam pidato visi misi untuk lima tahun ke depan, presiden petahana Jokowi di Sentul, Bogor, Minggu 14 Juli 2019, setidaknya menyampaikan lima pesan. Pertama, pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Kedua, permudah investasi dengan memperbaiki regulasi yang ada.

Lalu, ketiga Jokowi menekankan soal pembangunan SDM. Serta keempat dan kelima yaitu menyangkut pembenahan birokrasi serta penggunaan APBN yang tepat. (*)