Zulkifli : PAN akan Dukung Kebijakan Pemerintahan Jokowi

- Pewarta

Senin, 26 Agustus 2019 - 02:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya akan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua selama lima tahun ke depan.

“Setelah pemilu presiden selesai, maka seluruh rakyat Indonesia harus bersatu kembali. Perbedaan pilihan politik dalam pemilu presiden 2019 sudah berakhir,” kata Zulkifli Hasan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Zulkifli Hasan mengatakan hal itu ketika ditanya terkait pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yang mengaku telah dibisiki oleh Zulkifli Hasan, bahwa PAN memilih berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berada di dalam dan di luar pemerintahan, menurut Zulkifli, sama saja. “Bangsa Indonesia itu bersatu kembali setelah presiden selesai dan kami mendukung Presiden Jokowi,” katanya.

Ketua MPR RI periode 2014-2019 itu mengatakan, bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan ke depan. Karena itu, kata dia, setelah pemilu presiden selesai, maka rakyat Indonesia bersatu kembali. “Tidak ada lagi perbedaan pilihan politik, karena presidennya sudah terpilih. Nggak boleh baper (bawa perasaan) lagi,” kata Zulkifli.

Zulkifli mengakui bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan ke depan, karena itu seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersatu untuk bersama-sama menghadapi tantangan. “Salah satunya situasi di Papua yang memanas pada pekan lalu, karena diduga adanya ujaran yang berbau rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur,” katanya.

Menurut Zulkifli, tantangan lainnya adalah persoalan ekonomi nasional akibat persaingan dagang Amerika Serikat dan China, harus disikapi secara bijaksana, agar tidak berdampak negatif terhadap Indonesia.

Zulkifli menegaskan, PAN akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa meminta jabatan menteri di kabinet. “Soal pengisian Menteri Kabinet, itu adalah hak prerogatif presiden. Saya tidak membicarakan hal itu,” katanya. (riz)

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK
Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi
Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi
Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional
Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang
Kader Muda PPP Dorong Elite Partai Kembali ke Prinsip Paling Dasar, Kebersamaan dan Musyawara
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Silaturahmi Idul Fitri 2,5 Jam

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK

Senin, 9 Juni 2025 - 09:28 WIB

Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:47 WIB

Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi

Rabu, 4 Juni 2025 - 14:39 WIB

Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional

Kamis, 22 Mei 2025 - 15:14 WIB

Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB