INI CUPLIKAN video debat Pilpres 2014. Seperti kata pepatah, lain dulu lain sekarang. Jika dulu berjanji akan memproteksi pasar dalam negeri, pada kenyataannya semua pasar kini dibuka lebar-lebar bagi modal asing, mulai dari cyber border hingga bidang-bidang usaha yang selama ini digeluti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI, pemerintah membuka jasa interkoneksi internet (NAP) bagi modal asing hingga 100 persen. Merujuk pernyataan sejumlah perkumpulan profesional telekomunikasi, NAP merupakan batas teritorial digital, alias cyber border. Jika bisnis ini bisa 100 persen dimiliki asing, ini sama saja dengan menyerahkan batas kedaulatan kita untuk dikelola orang asing. Tidakkah kebijakan ini berbahaya?!
Apa gunanya bicara Revolusi Industri 4.0, ekonomi digital, cyber security, jika infrastruktur vital ekosistem digital bisa dimasuki asing hingga 100 persen?!
Sejak dulu kita tidak pernah tabu pada investasi asing. Tetapi investasi asing mestinya hanya diizinkan pada bidang-bidang yang memerlukan modal besar dan teknologi tinggi saja. Itu sebabnya menjadi pertanyaan, kenapa Presiden yang katanya berasal dari kalangan rakyat biasa, yang sering dicitrakan paling bisa mengerti rakyat karena latar belakangnya tersebur, kini malah mengizinkan modal asing masuk ke sektor UMKM? Apa gunanya investasi asing masuk jika ekonomi rakyatnya jadi ambruk?!
Menurut data pemerintah sendiri, 93,4 persen usaha di Indonesia adalah berjenis usaha kecil. Pelakunya pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sektor inilah yang telah menyerap 97 persen tenaga kerja kita. Jika bidang usaha UMKM boleh dimasuki investasi asing, apa jadinya nasib para “investor gurem” bernama wong cilik?!
Kita semua paham, defisit perdagangan yang mencapai US$5,51 miliar perlu diatasi. Neraca pembayaran yang juga defisit US$31,2 miliar perlu segera ditangani. Namun, cara pemerintah mengatasi masalah-masalah tersebut seharusnya tidak membahayakan apalagi mengorbankan perekonomian rakyat. Pemerintah seharusnya mencari jalan bagaimana caranya agar UMKM dalam negeri yang jumlahnya sangat banyak tadi terlibat dalam memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran.
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah usaha mikro di Indonesia ada 58,91 juta unit, dan usaha kecil 59.260 unit. Sayangnya, dari jumlah tadi, UMKM yang terhubung ke pasar ekspor jumlahnya ternyata masih kurang dari 5 persen. Selain itu, baru 3,79 juta pelaku UMKM, atau sekitar 6,4 persen saja, yang telah terhubung ke e-commerce.
Jadi, kita sebenarnya punya potensi besar yang belum dimanfaatkan. Hal-hal semacam ini yang mestinya dicarikan solusi oleh pemerintah. Jangan hanya sibuk mencitrakan diri merakyat, tapi diam-diam hendak menumbalkan ekonomi rakyat demi meraup investasi.
[Oleh : Tarli Nugroho, pemerhati polhukam]
