Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terpengaruh dengan berbagai hasil survei terkait tingkat popularitas, elektabilitas dan kinerja para Menteri, pasca tercetusnya wacana Reshuffle dan memangkas Kementerian atau Lembaga Negara oleh Jokowi, saat memimpin rapat paripurna kabinet Indonesia Maju pada 18 Juli silam.
“Kalau Kementerian nan nama (Menteri), Pak Jokowi jangan percaya survei. Tadi bagus surveinya tapi Qodari (Lembaga Survei Indo Barometer) keluarin, Yunarto (Lembaga Survei Charta Politika Indonesia) keluarin, Masinton (anggota DPR fraksi PDI-Perjuangan) keluarin juga bisa. Jadi jangan percaya,” kata Mardani dalam diskusi daring bertajuk’Menanti Perombakan Kabinet’, Jakarta (4/7/2020).
Sebab menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hasil survei tersebut seharusnya hanya dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan tambahan Kepala Negara dalam melakukan Reshuffle.
Ia menilai adanya hal penting yang harus dijadikan Jokowi sebagai acuan untuk Reshuffle para Menteri itu, yakni terdapat pada komitmen dan kompetensi kerja dari para pembantu Presiden.
“Itu (hasil survei) masukkan saja. Pak Jokowi perlu memiliki dua hal yaitu yang punya komitmen dan kompeten,” ujar dia.
Namun terkait dengan terucapnya wacana Jokowi yang dapat membubarkan Kementerian atau Lembaga yang tidak mengeluarkan kebijakan ‘extraordinary’ dalam hal penanganan Covid-19, disebut Mardani bahwa hal tersebut bisa saja terjadi.
Menurutnya, pembubaran Kementerian atau Lembaga Negara dalam hal untuk memperingkas struktur pemerintahan tersebut, merupakan kewenangan dari Kepala Negara.
“Efektivitas ‘extraordinary’ seperti kata Pak Jokowi sangat penting. Kita nunggu Pak Jokowi mau Reshuffle monggo, mau kecilin struktur pemerintahan monggo, kita serahkan kepada Jokowi,” ucap dia.
Akan tetapi, ikhwal adanya wacana Reshuffle yang disangkutpautkan dengan isu PKS akan bergabung dalam koalisi kabinet Indonesia Maju, Ketua DPP partai PKS itu memastikan bahwa partainya tetap akan berada diluar lingkup pemerintahan.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
“PKS oposisi, kita akan awasi biar publik dapatkan haknya,” pungkas Mardani Ali Sera. (rad)
