Adilmakmur.co.id, Jakarta – Konsitusi mewajibkan negara menghadirkan tempat tinggal bagi warga negara terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Gotong royong dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban konstitusional ini. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah satu ikhtiarnya. Hanya saja, momentum pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera diterbitkan pada masa yang kurang tepat di masa seluruh elemen bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.
Pemaparan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria baru-baru ini. Kewajiban tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan Tapera itu merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tapera. “Persoalannya adalah, ketentuan lebih lanjut dari UU ini baru diterbitkan 4 tahun kemudian yaitu di tahun 2020 ini melalui PP Nomor 25 Tahun 2020,” ujar Rifqi, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (F-PDIP) ini menyatakan bahwa dasar berpikir Tapera itu paling tidak ada dua hal. Pertama, ungkap Rifqi, adalah ini adalah bagian dari gotong royong kita sebagai sebuah bangsa. Mereka yang berpunya itu memberikan subsidi atau bantuan kepada mereka yang belum berpunya dalam rangka pemenuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan perumahan.
Pada pihak lain, sambung Rifqi, negara dengan segala macam ikhtiarnya harus membuktikan bahwa kebutuhan sandang pangan dan papan khususnya dalam konteks kebutuhan papan itu bisa dipenuhi oleh negara dengan berbagai skema. Untuk itu, tandasnya, Tapera yang kemudian diikuti oleh PP 25/2020 sebetulnya ingin memastikan dua hal itu.
Terkait hal itu, legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut menegaskan dalam konteks subsidi berpenghasilan rendah dalam sektor perumahan ia selaku Anggota Komisi V DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentu memberikan concern penuh terhadap terbitnya PP 25/2020. Karena itu, ungkapnya, dalam hal ini data menjadi penting.
“Kita menginginkan, Kementerian PUPR sebagai leading sector dari perumahan rakyat itu kemudian bisa memiliki data yang solid. ASN, TNI, Polri, BUMN dan BUMD yang mereka dikutip Tapera tentu ini kedepan bisa sharing dana dengan subsidi yang diberikan melalui APBN melaui FLPP melalui selisih suku bunga dan melalui skema-skema yang lain. Dan pada titik tertentu bahkan subsidi APBN itu bisa fokus kepada masyarakat kita yang belum ter-cover dalam konteks Tapera,” papar Rifqi. (dpr)
