Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani Ajak Semua Pihak Dukung Larangan Ekspor CPO

ADIL MAKMUR – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons langkah presiden yang dengan tegas melarang ekspor CPO.

Keputusan itu, dinilai berakibat baik pada pemenuhan kebutuhan migor dalam negeri.

Implikasinya rakyat akan dapat menikmati migor dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah secara resmi telah melarang ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng sejak hari ini, Kamis, 28 April 2022.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui akun isntagram pribadinya.

“Kelangkaan migor dan tingginya harga migor di pasaran akan dapat diatasi dengan keputusan presiden tersebut,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 April 2022.

“Sehingga persoalan yany timbul di masyarakat dapat segera teratasi. Kebijakan ini adalah hal yang prioritas, agar kedaulatan Indonesia sebagai negara terbesar produsen CPO tidak lagi dipertanyakan.”

“Keputusan Presiden Jokowi soal ini sudah benar. Memenuhi harapan masyarakat pada umumnya,”

Menurut Muzanin, kebijakan ini memang akan berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari ekspor CPO. Bahkan produksi CPO bisa menurun, termasuk minyak goreng.

Yang akibatnya serapan terhadap TBS (Tandan Buah Segar) dari para petani sawit akan berkurang. Sehingga, pendapatan para petani sawit pun akan menurun.

Tapi kebijakan yang mendahulukan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri harus didahulukan. Tidak ada suatu kebijakan yang sempurna tanpa menimbulkan persoalan.

Selalu saja, kata Muzani, kebijakan itu menimbulkan dua sisi. Ada yang diuntungkan dari kebijakan itu, tapi ada juga yang dirugikan.

“Inilah proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang keluar dari pemerintah tidak selalu menguntungkan semua pihak.”

“Ada pengorbanan dari pihak lain untuk mencapai kebaikan bersama,” ujar Muzani.

Wakil Ketua MPR itu kemudian mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan ini. Sebab keputusan presiden tentu sudah dipertimbangkan secara matang.

Itu sebabnya, diperlukan kesediaan para pengusaha sawit untuk tidak mempersoalkan keputusan presiden.

“Tidak mungkin suatu kebijakan akan memenuhi unsur semua pihak. Pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Tapi itu semua dilakukan untuk terciptanya kebersaman ekonomi.”

“Presiden Jokowi bahkan berjanji pada saat kebutuhan migor dalam negeri sudah terpenuhi dan harga di pasaran telah stabil, kebijakan pelarang ekspor CPO dan migor akan dicabut,” tutup Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.***