Adilmakmur.co.id, Jakarta – Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang seluruh anggota Direktorat Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Jumat (4/1/2018).
Undangan itu menurut dia dilakukan sebelum pelaksanaan debat pertama pada 17 Januari mendatang.
“SBY mengundang tim debat untuk memberikan masukan karena beliau sangat berpengalaman berkompetisi dua kali dan memimpin negara 10 tahun,” kata Sudirman Said di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Hal itu diupayakan untuk menghadapi sesi pertama debat Capres – Cawapres yang jatuh pada 17 Januari mendatang dengan tema Hukum, HAM, Terorisme dan Korupsi.
Selain SBY menurut dia, ada sejumlah profesor-profesor juga yang akan memberikan ilmu-ilmunya namun tidak diumumkan kepada publik.
“Sejumlah ahli, sejumlah profesor, sejumlah akademisi yang mungkin tidak bisa terbuka tapi mereka memberikan masukan-masukan yang baik kepada calon kita,” ujarnya.
Selain itu dia mengaku optimis Prabowo-Sandi bisa melalui debat tersebut karena tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung terkait dengan isu penculikan HAM 1998 untuk Prabowo.
Dia menilai bahwa isu HAM itu biasa dihembuskan ketika Prabowo maju sebagai kandidat capres karena Prabowo sudah dua kali maju sebagau capres dan isu tersebut selalu dimunculkan.
“Buat kami insya Allah tidak ada hal yang sensitif karena semua masalah penting dan mengenai HAM itu kan sesuatu yang sudah di ulang-ulang,” katanya.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
Selain itu menurut dia, BPN Prabowo-Sandi tetap mengusulkan agar sebelum acara debat berlangsung, dilaksanakan penyampaian visi-misi oleh paslon capres-cawapres secara langsung.
Hal itu menurut dia sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar tahu visi-misi calon pemimpin yang akan dipilihnya.
“Namun kami akan patuh pada keputusan KPU termasuk saat menentukan moderator dan panelis debat. Kami meyakini KPU memiliki pertimbangan yang baik,” katanya. (ibl)
