Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia dituntut sigap dalam memberi perlindungan bagi rakyat Indonesia dari bahaya dan dampak Covid-19. Pandemi virus Corona tidak saja mengancam kesehatan umat manusia, tapi juga mendistorsi perekonomian global, dan menurunkan derajat kesejahteraan rakyat. Sampai kini, belum diketahui kapan ancaman Covid-19 berakhir.
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan hal ini dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Pemulihan dari wabah Covid-19 juga dikatakan Puan menghadapi tantangan yang berat. “Pulihnya kehidupan sosial dan perekonomian nasional dari pandemi Covid-19 menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu menyerukan agar Pemerintah menjalankan langkah efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta instrumen fiskal dan moneter. Semuanya bertujuan memenuhi harapan rakyat terbebas dari bahaya dan dampak Covid-19. Salah satu yang didukung DPR RI dalam konteks ini adalah dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan untuk penanganan Covid-19.
“Melalui UU tersebut, Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai untuk mengatasi pandemic Covid-19 dan dampaknya. Pemerintah agar dapat melaksanakan amana UU tersebut secara efektif untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan umum negara,” tutur Puan saat dalam pidatonya.
Pemerintah, sekali lagi, dituntut sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Efek pandemi ini, lanjut Puan, begitu besar terhadap turunnya kesejahteraan rakyat, bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran, bahkan ikut menurunkan daya beli masyarakat dengan sangat signifikan.
Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, transformasi strategis, serta penguatan reformasi,” ungkapnya. Untuk itu, Puan berharap agar APBN 2021 mengalokasikan program percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 melalui fasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, dan penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta alat kesehatan.
Selain itu, APBN 2021 juga diarahkan untuk penguatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mekanisme yang lebih terpadu dan terkoordinasi. Bahkan, APBN 2021 untuk kesehatan ini perlu juga mereformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju jaminan kesehatan semesta. “Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang berkarakter dan unggul, “ papar Puan. (dpr)
