Pasca Pilpres 2019, Kursi Pimpinan MPR Bakal Jadi Rebutan

- Pewarta

Selasa, 18 Juni 2019 - 03:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota MPR RI, Firman Subagyo.

Anggota MPR RI, Firman Subagyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota MPR RI, Firman Subagyo, menilai konsolidasi politik di MPR menjadi sangat penting, sebab akan menentukan dalam pengawalan konstitusi.

“Apabila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR-lah yang memilih mereka,” ucap Firman Subagyo dalam diskusi bertema ‘Konsolidasi Parpol di Parlemen Pasca-Pemilu 2019’ di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Firman melontarkan pernyataan itu, mengingat perebutan kekuasaan yang tersisa pasca Pemilu 2019 adalah kursi pimpinan MPR. Pemilihan pimpinan lembaga parlemen itu, dilakukan melalui pemilihan melalui sistem paket pimpinan yang diajukan koalisi partai. Sedangkan penentuan pimpinan DPR dipilih melalui sistem proporsional berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai dalam pemilu.

Menurut politisi Partai Golkar ini, komposisi pimpinan MPR, akan menjadi strategis apabila dikaitkan dengan kondisi presiden atau wakil presiden berhalangan tetap atau mangkat, sebab melalui MPR-lah partai politik bermain dalam kepentingannya bukan di DPR.

“Karena saya yakin, bahwa dari dua koalisi (Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Adil Makmur) menginginkan menunggu durian runtuh bilamana suatu saat mungkin presiden dan wakilnya itu mangkat. Maka mereka akan mengusulkan untuk siapa yang menjadi pengganti dan akan mengusulkan dari kader partainya,” kata Firman.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengingatkan, kondolidasi yang dibangun untuk mengejar kekuasaan harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa.

“Jangan hanya kekuasaan. Sah-sah saja partai mengejar kekuasaan, namun harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab,” kata Jazuli.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengatakan, hasil Pemilu 2019 akan menghasilkan koalisi besar. Bila koalisi besar terjadi, maka akan membuat sistem ‘eksekutif heavy’. Dari ‘eksekutif heavy’ inilah membuat apa yang dimaui oleh pemerintah akan diiyakan oleh parlemen.

“Ini pernah terjadi dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya. (*)

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK
Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi
Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi
Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional
Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang
Kader Muda PPP Dorong Elite Partai Kembali ke Prinsip Paling Dasar, Kebersamaan dan Musyawara
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Silaturahmi Idul Fitri 2,5 Jam

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK

Senin, 9 Juni 2025 - 09:28 WIB

Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:47 WIB

Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi

Rabu, 4 Juni 2025 - 14:39 WIB

Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional

Kamis, 22 Mei 2025 - 15:14 WIB

Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB