Adilmakmur.co.id, Jakarta – Partai Nasional Demokrat mengincar 11 kursi menteri di kabinet Jokowi -Ma’ruf. PDIP enggan menanggapi lebih jauh dan menyerahkan keputusannya pada Jokowi.
“Sebagai partai terbesar ya dengan kursi terbesar di DPR kami menghormati konstitusi. Kalau itu merupakan kewenangan presiden kita serahkan pada presiden,” kata Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Kamis (4/7/2019).
Hendrawan menegaskan, sebagai partai besar ia ingin memberikan contoh yang baik dan sesuai konstitusi. Salah satunya dengan tidak asal klaim jatah kursi menteri.
“Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan ya tidak klaim-klaim seperti itu,” ungkapnya.
Soal jatah kursi menteri, Hendrawan masih menutup rapat berapa banyak yang diinginkan partainya. Namun, lanjutnya, penentuan kursi kabinet harus ada azas kepatutan.
“Tidak. Kami tidak, itu ada azas kepatutan you lihat aja kalau yang lain kursinya sepertiga kita terus minta 10 terus kita minta berapa,” ucapnya.
Hendrawan juga tidak ambil pusing dengan partai koalisi yang sering menyebut jumlah kursi menteri yang diinginkan. Bagi dia, ucapan itu hanya manuver politik.
“Ini kan hanya manuver-manuver dan ya pemberian isyarat sinyal. Presiden itu menghadapi isyarat-isyarat seperti ini bisa ketua umum partai juga. Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media,” tandasnya.
Untuk diketahui, setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini Partai NasDem ikut-ikutan meminta jatah menteri ke Presiden terpilih Joko Widodo. NasDem meminta 11 kursi menteri, 1 kursi lebih banyak dari PKB yang menginginkan 10 kursi.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan alasan partainya meminta 11 kursi menteri lantaran perolehan kursi yang lebih besar dari PKB di DPR.
“Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11,” kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019). (*)
