Adilamkmur.co.id, Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Salman mempertanyakan mengapa tersangka Jaksa Pinangki Sirma Malasari yang diduga terlibat dalam kasus suap Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tidak pernah ditampilkan mengenakan rompi tahanan.
Boyamin menduga ada kemungkinan Pinangki sampai sekarang justru belum pernah diperiksa dan ditahan, padahal yang bersangkutan telah menyandang status tersangka dalam kasus Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra.
“Pinangki kini belum pernah (memakai rompi tahanan), jangan-jangan memang belum pernah diperiksa, jangan-jangan juga tidak ditahan di belakang, hanya kesempatan tertentu aja seperti kemarin ada polisi ada di situ,” kata Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (28/8/2020).
Boyamin menilai, perlakukan sepihak yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Pinangki itu tidak adil jika dibandingkan dengan perlakukan para tersangka dalam kasus Jiwasraya. Mereka saat itu langsung ditahan kemudian mengenakan rompi tahanan sejak keluar dari Gedung Bundar Kejagung hingga dibawa ke ruang tahanan belakang.
Dalam kesempatan ini, Boyamin menuntut agar Kejagung segera menampilkan Pinangki saat pemeriksaan berikutnya. Menurut Boyamin, hal tersebut diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Kejagung.
“KasusJiwasraya aja itu dipakaikan rompi (tahanan) dan ditampilkan kepada wartawan, dimasukkan ke belakang, sementara kejaksaan, oknum jaksa sangat dilindungi,” tutupnya.
Koordinator MAKI itu juga meminta agar penanganan kasus Pinangki dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Boyamin berharap dalam kesempatan berikutnya, Pinangki dapat ditampilkan ke hadapan publik dengan mengenakan rompi tahanan saat hendak dibawa kembali ke tahanan.
Sementara itu, pihak Kejagung sebelumnya telah menetapkan Pinangki sebagai tersangka dalam kasus ini. Yang bersangkutan kini juga sudah ditahan. Pinangki disangkakan telah melanggar Pasal 5 (ayat 1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). (rad)
