KPK Sebut Hambatan Investasi Indonesia Adalah Korupsi

- Pewarta

Rabu, 25 September 2019 - 06:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK TETAPKAN TERSANGKAH BARU: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan keterangan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/9).KPK menetapkan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte.Ltd periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai mafia di sektor migas. Bambang diduga menerima suap senilai 2,9 juta dolar Amerika Serikat (AS) terkait perkara dugaan suap dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL).

KPK TETAPKAN TERSANGKAH BARU: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan keterangan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/9).KPK menetapkan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte.Ltd periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai mafia di sektor migas. Bambang diduga menerima suap senilai 2,9 juta dolar Amerika Serikat (AS) terkait perkara dugaan suap dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa hambatan investasi nomor satu di Indonesia adalah maraknya korupsi.

“Mengomentari apakah betul pemberantasan korupsi itu dapat merusak iklim investasi, itu kami juga sudah bicarakan di pertemuan ini bahwa mereka bahkan memberikan data dari World Economic Forum tahun 2019,” Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Hal tersebut dikatakannya usai melakukan pertemuan dengan Regional Advisor of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Francesco Checci.

“Jadi, hambatan investasi Indonesia itu adalah nomor satu korupsi, yang kedua inefisiensi birokrasi, akses pembiayaan yang kurang, infrastruktur tidak memadai, instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintahan, ratio pajak dan seterusnya,” kata Syarif.

Karena itu, kata dia, mengherankan jika disebut bahwa pemberantasan korupsi itu dianggap menghambat investasi.

“Karena World Economic Forum jelas mengatakan bahwa hambatan investasi di Indonesia yang menempati urutan nomor satu itu adalah maraknya korupsi di Indonesia,” ujar Syarif.

Dalam kesempatan itu, Syarif juga menjelaskan soal dampak dari bahaya korupsi yang bisa terjadi untuk negara-negara.

“Satu merusak demokrasi, meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup pembangunan berkelanjutan dan bahkan pelanggaran HAM, yang berikut adalah menyebabkan kejahatan lain berkembang dan terakhir itu menyakiti orang miskin,” ujar Syarif. (bfd)

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK
Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi
Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi
Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional
Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang
Kader Muda PPP Dorong Elite Partai Kembali ke Prinsip Paling Dasar, Kebersamaan dan Musyawara
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Silaturahmi Idul Fitri 2,5 Jam

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK

Senin, 9 Juni 2025 - 09:28 WIB

Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:47 WIB

Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi

Rabu, 4 Juni 2025 - 14:39 WIB

Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional

Kamis, 22 Mei 2025 - 15:14 WIB

Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB