Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap pengusaha bernama Kock Meng dalam penyidikan kasus suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepri Tahun 2018/2019.
Kock Meng dicegah ke luar negeri dalam penyidikan yang sedang berjalan saat ini dengan tersangka Abu Bakar (ABK).
“KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri untuk seorang pihak swasta atas nama Kock Meng selama enam bulan ke depan terhitung sejak 17 Juli 2019,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Sebelumnya, Kock Meng juga pernah diperiksa dalam penyidikan kasus tersebut di Mapolresta Barelang, Batam, Kamis (25/7/2019).
Diketahui, KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH), dan Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta.
Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli 2019.
Dalam penyidikan kasus itu, total gratifikasi yang diterima Nurdin Basirun yang telah disita KPK sekitar Rp6,1 miliar dengan rincian Rp3.737.240.000, 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hong Kong, dan 5 euro.
KPK menduga uang tersebut merupakan gratifikasi yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan posisi dan kewenangan Nurdin sebagai penyelenggara negara.
Salah satunya terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019. (bnf)
