Adilmakmur.co.id, Jakarta – Senator asal Provinsi Kalimatan Utara yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri, S.E., MH mengatakan wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar karena tidak puas dengan kinerja menteri-menterinya. Kemarahan Presiden Jokowi bukan tanpa dasar marah besar kepada menterinya. Para menteri Presiden Jokowi dinilai tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat dan sesuai di saat kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19.
Hasan Basari menambahkan, selain kurang gesit, lambatnya Kementerian dalam mengambil keputusan, menjadi satu indikasi jika seorang menteri tidak serius dalam menjalankan pekerjaan.
Terkait isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi di kabinetnya, lanjut Hasan, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena menjadi hak prerogatif dari seorang kepala negara, apalagi saat ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat rendah. Hasan menilai, adanya tarik ulur kepentingan dalam kebijakan pemerintah saat menangani pandemi Covid-19 dan New Normal juga menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja beberapa kementerian.
“Jika melihat dinamika politik yang terjadi, kemudian, lambanya kinerja beberapa menteri Jokowi-Ma’ruf. Sangat mungkin dilakukan reshuffle dalam rangka penyegaran Kementrian sekaligus menjawab kegelisahan publik terkait berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegas HB.
Hasan berharap jika terjadi reshuffle kabinet, jangan sampai hal tersebut menjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak, terutama partai koalisi pendukung yang mengincar kursi menteri. Posisi menteri harus diisi oleh orang yang layak dan merupakan pilihan presiden.
“Kita berikan ruang sebebas-bebasnya kepada presiden untuk mengevaluasi para menterinya, jangan ada pihak yang menekan dan mengintervensi sehingga menyandera pak presiden,” pesan Hasan.
Lebih lanjut, Hasan Basri menyatakan, dalam rangka memberi keseimbangan, khususnya keterwakilan daerah, sudah saatnya presiden memberikan porsi menteri itu kepada perwakilan lembaga DPD RI. “Tinggal menunjuk siapa yang paling pas diposisikan sebagai pembantu presiden dari kalangan DPD RI, sehingga ada keterwakilan daerah di pemerintahan,” harapnya..
Menurut HB, hal ini bisa saja dilakukan, mengingat juga pernah terjadi di era presiden SBY, dimana pengelolaan beberapa kementerian diberikan kepada perwakilan DPD RI sebagai representasi daerah. (dpd)
