Gubernur Sulsel Nyatakan Berutang Budi pada PDI Perjuangan

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan dua kepala daerah dari Provinsi Papua menyatakan berutang budi kepada PDI Perjuangan yang telah mengusungnya pada pilkada dan terus terus mengawal pemerintahannya.

Nurdin Abdullah menyatakan hal tersebut pada diskusi “Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah” di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Senin (5/8/2019).

“Saya sangat berhutang budi kepada PDI Perjuangan karena mendapat dukungan penuh dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, dukungan dari PDI Perjuangan dimulai pada pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, yang memintanya untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan dari PDI Perjuangan, pada pilkada sentak tahun 2018.

“Saya sangat kaget saat itu, akan didukung partai besar yakni PDI Perjuangan. Apalagi, PDI Perjuangan tidak meminta mahar, berbeda dengan partai politik lainnya,” katanya.

Menurut dia, PDI Perjuangan juga berjuang keras untuk memenangkannya. Karena itu, setelah terpilih menjadi gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin menyatakan, terus menjaga marwah dan kewibawaan PDI Perjuangan.

Guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar itu juga menyadari, PDI Perjuangan terus mengawal dengan setia pemerintahannya.

Nurdin manambahkan, dirinya berupaya menerapkan pemerintahan yang bersih dan transparan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tapi ada upaya untuk menggoyangnya dari jabatan gubernur dengan mengusulkan hak angket di DPRD Sulawesi Selatan.

Nurdin juga mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang dengan setia terus mengawalnya. “Kalau partai lain mulai goyang, PDI Perjuangan tetap kokoh usung saya,” imbuh Nurdin.

Doktor alumni Jepang ini juga berjanji akan terus menjaga marwah parpol pendukungnya, khususnya PDI Perjuangan dengan menciptakan pemerintahan bersih dan transparan di Sulawesi Selatan.

“Pada awal saya menjalankan tugas sebagai gubernur, saya meminta KPK untuk membantu membenahi sistem agar tidak ada program yang mubazir. Karena alokasi anggaran harus optimal,” katanya.

Dua kepala daerah lainnya di Provinsi Papua, yakni Bupati Puncak Willem Wandik dan Bupati Boven Digoel Benediktus juga menyampaikan testimoni yang relatif sama.

Willem dan Benediktus menyatakan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah mengusungnya menjadi bupati dan tanpa adanya mahar.

Menurut Willem, Presiden Joko Widodo juga menerapkan pembangunan infrastuktur di Papua yang menjadikan Kabupaten Puncak, keluar dari daerah terisolir. (riz)