Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki tradisi sebelum mengambil kebijakan yaitu berdiskusi dengan anggota Dewan Pembina, termasuk menentukan arah politik.
“Terkait hal yang krusial, Prabowo memiliki tradisi selalu mengundang Dewan Pembina untuk berkonsultasi dan mendengarkan pandangan pikiran berbagai macam yang berkembang. Namun pada akhirnya beliau sendiri yang harus ambil keputusan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Menurut dia, Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memiliki kewenangan secara penuh mengambil kebijakan partai ke dalam dan ke luar.
Dia menjelaskan, Prabowo tanpa perlu berkonsultasi atau rapat, sudah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan partai.
“Rapat Dewan Pembina pada Jumat (19/7/2019) dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan keterangan dari Ketua Dewan Pembina,” ujarnya.
Dia mengatakan rapat Dewan Pembina yang berlangsung di Hambalang itu merupakan rapat rutin dan akan membahas berbagai hal. Pertama, Prabowo akan menyampaikan tentang hasil pemilu legislatif karena KPU sudah mengetuk jumlah kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Kedua, menurut Muzani, Prabowo akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi politik terkini pasca-Pemilu Presiden dan pasca-Putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU).
Dia tidak bisa memperkirakan apakah Prabowo akan menyampaikan sikap pribadinya terkait sikap politik partai kedepan.
“Pokoknya Prabowo memiliki kewenangan apakah akan putusnya besok, lusa, bulan depan tapi semua pandangan yang berkembang dari masyarakat, para pendukung, partai koalisi yang telah mengusungnya, beliau mencermati dengan seksama,” katanya.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
Menurut dia, perbedaan pandangan di internal Gerindra merupakan hal yang biasa namun perbedaan itu akan bersatu ketika Prabowo sudah mengambil keputusan dan melaksanakan sikap politik tersebut. (mam)
