Adilmakmur.co.id, Jakarta – Elite Gerindra merespons pernyataan Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terkait syarat rekonsiliasi yang memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Menurut dia, Moeldoko tak berhak berbicara terkait rekonsiliasi.
Wakil Sekjen DPP Gerindra, Andre Rosiade justru yang berhak menaggapi adalah Jokowi sebagai Presiden.
“Urusan itu adalah urusan pimpinan. Silakan tanyakan ke pak Prabowo dan Jokowi langsung. Jadi yang berhak itu bicara pak Prabowo dan pak Jokowi, bukan pak Moeldoko,” kata Andre di Gedung DPR, Rabu 10 Juli 2019
Menurut dia, syarat rekonsiliasi tersebut seperti yang disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Dengan rekonsiiasi, tak ada lagi pihak yang merasa terzalimi dan terkena dampak Pilpres 2019.
Dia menambahkan demi terciptanya bangsa yang rukun, maka beban yang muncul akibat ekses di Pilpres harus diatasi.
“Jadi terserah Pak Moeldoko mau ngomong apa, yang jelas kalau kita mau silaturrahmi mau guyub. Ya, ayo kita bareng-bareng seluruh kasus yang ada seluruh beban yang ada bisa terselesaikan,” tuturnya.
Andre mengatakan, yang jadi permasalahan bukan terkait sarana transportasi kepulangan Habib Rizieq. Melainkan ada faktor lain yang masih membuat Rizieq belum bisa balik ke Indonesia.
Maka dari itu, Prabowo yang pada Ijtima Ulama II berjanji ingin memulangkan Rizieq, meminta pemerintah untuk bisa memulangkan Imam Besar FPI itu sebagai syarat rekonsiliasi. Selain itu, banyak juga pendukungnya yang sampai saat ini masih ditahan akibat dampak dari Pilpres 2019 lalu.
“Kan ada faktor x seperti yang disampaikan, ada faktor x yang halangi Habib Rizieq bisa pulang. Dan, itu salah satu yang bisa selesaikan pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
Kemudian, kata dia, saat ini Gerindra menunggu respons Jokowi terkait syarat rekonsiliasi tersebut. Diharapkan hal tersebut direspons positif dan membuat Indonesia kembali damai.
“Ya, kita tunggu pernyataan resmi dari Jokowi bukan dari KSP. kan katanya beliau juga enggak berwenang untuk menanggapi. Yang punya wewenang kan kapolri bukan beliau,” katanya. (*)
