Benarkah Ada Kesepakatan AS Bangun Pangkalan Militer di Natura

- Pewarta

Minggu, 1 November 2020 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. (Foto: dpr.go.id)

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. (Foto: dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah adanya tudingan penandatanganan bersama antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai Kepulauan Natuna yang akan dibangun pangkalan militer AS.

“Tidak ada itu kesepakatan bersama antara Indonesia dan AS soal Kepulauan Natuna. Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif,” tegas Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/10/2020).

Dengan politik luar negeri bebas aktif ini, kata Hasanuddin, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia. Namun, Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun di wilayah NKRI termasuk di Kepulauan Natuna.

“Seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan  untuk bekerjasama dengan negara lain asal dapat memberikan manfaat bagi negara  dan bangsa dan bukan membangun pangkalan militer asing,” ujarnya.

Politisi dari F-PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan Menlu AS Mike Pompeo yang berbicara soal isu-isu negara lain termasuk di Indonesia. Terlebih, Pompeo sempat menyinggung  isu komunis yang sedang menjadi pro dan kontra di dalam negeri.

“Saya pertanyakan mengapa Pomeo menyinggung isu komunis. Padahal di negara asalnya di AS , komunis sudah tidak dijadikan isu politik lagi. Ada apa?” ujarnya.

Menurutnya, melontarkan isu tanpa argumentasi yang jelas hanya akan menimbulkan keresahan di antara masyarakat Indonesia, bekerja sama di bidang ekonomi akibat pandemi virus corona akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kedua negara. “Patut dipertanyakan maksud Pomeo menyinggung isu komunis itu untuk apa. Dasarnya apa,” ujar dia.

Sisi lain, Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudah terkecoh dengan memihak salah satu blok atau negara yang sedang berseteru. “Indonesia konsekuen dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” tandasnya. (dpr)

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK
Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi
Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi
Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional
Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang
Kader Muda PPP Dorong Elite Partai Kembali ke Prinsip Paling Dasar, Kebersamaan dan Musyawara
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Silaturahmi Idul Fitri 2,5 Jam

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK

Senin, 9 Juni 2025 - 09:28 WIB

Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:47 WIB

Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi

Rabu, 4 Juni 2025 - 14:39 WIB

Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional

Kamis, 22 Mei 2025 - 15:14 WIB

Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB