Aktivis HAM Nilai Pidato Jokowi Mengerikan

- Pewarta

Rabu, 17 Juli 2019 - 04:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pendiri kantor hukum Lokataru Haris Azhar menilai pidato Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia sebagai hal mengerikan dalam perspektif hak asasi manusia. Ia mengatakan pidato yang dibacakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu, 14 Juli 2019 itu, sama sekali tidak menyinggung penegakan HAM.

“Jokowi tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM,” kata Haris saat dihubungi, Senin, 15 Juli 2019.

Ia juga kecewa Jokowi sama sekali tidak bicara soal derita masyarakat yang tanahnya diambil pebisnis. “Dimana ruang mereka dalam pidato semalam?” kata dia.

Senada dengan Haris, Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara juga mengkritik pidato Jokowi. Menurut ICJR, Jokowi lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional dan tak menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal, ujar Anggara, dua hal tersebut berkesinambungan. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia.

“Pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ujar Anggara melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2019.

Anggara menjelaskan, pembangunan negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.

Dalam pidatonya kemarin malam, Jokowi menyampaikan lima visi, yakni; tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, menarik investor, reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Tak ada visi tentang hukum dan HAM.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, dari sekian banyak misi dan agenda yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU pada saat pencapresan, tentu tidak mungkin semua disampaikan untuk pidato yang memang dijadwalkan tidak terlalu lama itu. “Tentu dipilih visi misi dan agenda yang pas buat dipidatokan di hadapan para relawan pendukung dan rakyat,” ujar Arsul saat dihubungi pada Senin, 15 Juli 2019. (*)

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK
Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi
Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi
Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional
Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang
Kader Muda PPP Dorong Elite Partai Kembali ke Prinsip Paling Dasar, Kebersamaan dan Musyawara
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Silaturahmi Idul Fitri 2,5 Jam

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK

Senin, 9 Juni 2025 - 09:28 WIB

Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:47 WIB

Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi

Rabu, 4 Juni 2025 - 14:39 WIB

Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional

Kamis, 22 Mei 2025 - 15:14 WIB

Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB