PKS Tantang PSI Buktikan Rumor Politik Uang Pemilihan Wagub DKI

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencium aroma politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, PKS selaku partai pengusung Anies-Sandi langsung membantah tegas.

“Pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Seperti diberitakan RMOLJakarta.com, Suhaimi meminta PSI untuk membuktikan kebenaran dari rumor yang diutarakannya. Apabila PSI berhasil mendatangkan bukti-bukti terkait rumor itu, maka PSI pun bisa segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Saya yang menjamin. Saya menjamin tidak akan melakukan (politik uang) itu. Kalau kemudian diberitakan begitu, itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan. Kan kalau orang itu aslinya dia tidak melakukan sesuatu. Tapi kan dia menuduh seseorang melakukan ini dan itu, maka dia harus mendatangkan bukti. Ketika mendatangkan bukti, dia bisa melaporkan pada aparat,” tutup Suhaimi.

Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut terlibat dalam mengawasi proses berjalannya pemilihan Wagub DKI Jakarta yang sedang berjalan.

PSI melihat proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan timbulnya politik transaksional di belakang layar.

Bahkan terdengar kabar bahwa ada serangkaian permainan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu.

“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta ini,” kata Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Melihat kebelakang, ada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan secara terbuka, Bawaslu telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang (money politic).

Hal inilah yang dikhawatirkan bisa terjadi pada proses pemilihan Wagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup. Dan terbaru PSI mendengar rumor bahwa ada praktik politik uang dalam menentukan Wagub DKI. (*)