Adilmakmur.co.id, Jakarta – Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat menyebut penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) ilegal.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FKPD Partai Demokrat, Subur Sembiring mengatakan, jabatan Kogasma yang diemban oleh AHY tidak ada dalam AD/ART kepengurusan Partai Demokrat.
“Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD/ART kepengurusan, saya kasih tahu itu. Ini blak-blakan saya sampaikan,” kata Subur di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Subur mengatakan, penunjukan Kogasma tersebut juga merupakan langkah salah yang diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partau Demokrat karena melangggar AD/ART. Pembentukan Kogasma, lanjut dia, juga tidak memberi dampak apapun.
“Membuat badan organisasi Kogasma untuk alat pemenangan Pilpres dan Pileg, ternyata gagal dan tidak bermanfaat,” katanya.
Sebelumnya, pendiri sekaligus deklarator Partai Demokrat Hengky Luntungan mengungkapkan kondisi partai berlambang Mercy di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menilai, SBY telah membawa Demokrat ke arah partai dengan politik dinasti.
Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan Hengki melalui DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat meminta pelaksanaan kongres dipercepat September 2019.
Permainan politik dinasti oleh SBY, kata Hengki, lantaran SBY telah melanggar beberapa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) yang tertuang pada Kongres Bali 2013 dan Kongres Surabaya 2010.
SBY, dikatakan Hengky, juga telah membuat seolah-olah Partai Demokrat besar karena dirinya dengan menyamoaikan kabar tidak benar ihwal pendiri dan deklarator partai.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
“Sehingga Bapak SBY mencoba menjadikan Partai Demokrat menjadi partai tokoh dan dirinya menjadi tokoh Partai Demokrat sebagai pemilik Partai Demokrat,” kata Hengky di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, hari ini.
“Berikut SBY menganut sistem partai dinasti yang sering melakukan manajemn konflik di antara internal Partai Demokrat dan atau menyingkir pejuang Partai Demokrat yang telah berjasa pada saat berdirinya Partai Demokrat,” sambungnya, seperti dikutip Suara.com. (*)
