Adilmakmur.co.id, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap saksi bernama Affan Rizwan. Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan pegawai PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Pemeriksaan terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya. Affan Rizwan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman (FR) mantan pejabat Waskita Karya.
“Yang bersangkutan (Affan Rizwan) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rachman),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/10/2020).
Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Desi Arryani (DSA). Berikutnya tersangka mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Jarot Subana (JS).
Selanjutnya tersangka mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Faqih Usman (FU). Kemudian tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman (FR).
Terakhir tersangka mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar (YAS).
Sedangkan perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering dan PT Aryana Sejahtera.
Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut diperkirakan mencapai Rp202 miliar.
Kelima (5) tersangka tersebut disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 65 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (rad)
