Adilmakmur.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menyatakan, terdapat 7.026 orang yang sudah meninggal menjadi pendukung bakal pasangan calon jalur independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Kami temukan 90.882 pendukung bakal paslon perseorangan atau independen di ajang Pilkada 2020, tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan tujuh kategori. Sebanyak 7.026 pendukung diantaranya ternyata didapati telah meninggal,” kata Komisioner Bawaslu Jabar Zaki Hilmi, melalui keterangannya, Jumat (17/7/2020).
Zaki menegaskan, temuan adanya orang yang sudah meninggal namun tercatat sebagai pendukung tersebut diperoleh usai Bawaslu Jabar melaksanakan verifikasi faktual.
Sebanyak lima bakal pasangan calon independen akan berlaga di Pilkada Jawa Barat, yakni Pilkada Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cianjur.
Adapun kelima bakal pasangan calon perseorangan tersebut ialah Toto Sucartono-Dies Handika di Pilkada Indramayu, Cep Zamzam Dzulfikar-Padil Karsoma di Pilkada Tasikmalaya. Lalu, Endang-Agustian di Pilkada Karawang, serta Muhamad Toha-Ade Sobari dan Dadan Supardan-Irvan Helmi Khadafi di Pilkada Cianjur.
Zaki mengatakan ribuan orang meninggal yang memberikan dukungan itu tersebar di Kabupaten Indramayu sejumlah 1.463 nama, Kabupaten Tasikmalaya sejumlah 193 nama, Kabupaten Karawang sejumlah 4.895 nama, dan Kabupaten Cianjur sejumlah 475 nama.
Untuk memastikan data tersebut, kata Zaki, Bawaslu melakukan verifikasi faktual langsung ke sejumlah pemakaman nama-nama yang bersangkutan dan juga melakukan verifikasi kepada keluarga untuk memastikan bahwa nama-nama yang bersangkutan memang telah meninggal.
“Dan yang terpenting adalah adanya kesaksian. Kita otomatis melakukan pencoretan untuk data orang meninggal yang masuk dalam data dukungan,” kata Zaki.
Selain orang yang telah meninggal, Bawaslu memaparkan, mengenai jumlah data tidak memenuhi syarat dari enam kategori lainnya, yakni kategori pekerjaan terdapat 17 pendukung anggota TNI, 10 anggota polisi, 782 PNS, 782 penyelenggara pemilihan, dan 984 kepala/perangkat desa yang memang dilarang untuk memberikan dukungan. (inf)
