Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku akan memanggil empat institusi, untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan Djoko Tjandra.
Keempat institusi yang akan dipanggil itu antara lain, pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun tujuan pemanggilan tersebut ungkap Mahfud, yakni dikarenakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan laporan perkembangan dari upaya pengejaran terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) Djoko Tjandra.
“Belum ada laporan, tapi dalam waktu dekat ini akan memanggil 4 institusi yaitu Kemendagri, mengenai kependudukan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum dan keamanan, juga Menkumham terkait imigrasi-nya. Kita akan kordinasi,” ujar Mahfud dalam keterangan resminya kepada awak media di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Sebab lebih lanjut mantan Ketua MK itu menyebut bahwa pemanggilan untuk perolehan data laporan perkembangan itu dilakukannya agar masyarakat perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penangkapan DPO Joko Tjandra, sehingga tidak memunculkan kecurigaan.
“Di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari. Semua proses harus terbuka dan disoroti masyarakat,” tambahnya lagi.
Ia pun meminta kepada Jaksa Agung dan seluruh pihak hukum lainnya untuk segera menangkap Djoko Tjandra.
Sebagaimana diketahui, Djoko Tjandra menjadi buron kasus Cessie Bank Bali sejak tahun 2009.
Ia diketahui masuk ke Indonesia baru-baru ini dan sempat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (rad)
