Adilmakmur.co.id, Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meyakini nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (AJS) akan ditolak majelis hakim.
“Bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, bukan sekedar mempermasalahkan teknik administrasi pembuatan Surat Dakwaan seperti identitas dan struktur dakwaan. Saya yakin Majelis Hakim akan menolak eksepsi tersebut,” ujar Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2020).
Ia menilai bahwa Kasus Jiwasraya merupakan dugaan tindak pidana korupsi dari sisi manajemen PT Asuransi Jiwasraya sebagai BUMN.
Menurut dia, direksi dan manajemen patut diduga dalam investasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan wewenang dengan melakukan investasi saham yang ceroboh dan cenderung sengaja membeli saham gorengan secara berulang sehingga merugikan PT Asuransi Jiwasraya.
“Manajemen atau Direksi Jiwasraya patut diduga telah melanggar ketentuan kepemilikan saham maksimal 10 persen dari sebuah entitas perusahaan lain dan gara- gara kepemilikan saham lebih dari 10% menjadikan Jiwasraya merugi,” ujar dia.
Terkait klaim bahwa perkara masuk pasar modal dan bukan korupsi adalah sangat keliru. Sebab, dugaan penggorengan saham adalah modus perbuatan yang dapat dikenakan pasal korupsi karena merugikan uang negara dan bukan sekedar pasal pemalsuan.
Saat persidangan perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat penasihat hukum terdakwa membacakan eksepsi bahwa perkara Jiwasraya adalah terkait pasar modal, bukan korupsi. Selain itu, korban Jiwasraya adalah nasabah, bukan negara sehingga bukan korupsi. (inf)
