Dipecat dari TVRI, Helmy Yahya Siapkan Langkah Hukum

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Dewan Pengawas TVRI resmi memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama TVRI sejak Kamis (16/1/2020). Helmy dan kuasa hukumnya menggelar konferensi pers untuk merespons pemecatannya itu.

Kuasa hukum Helmy Yahya, Chandra Marta Hamzah mempertanyakan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama TVRI oleh Dewan Pengawas, pascapemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI. Menurutnya, Dewan Pengawas TVRI tidak berwenang mengangkat Plt untuk mengganti Helmy.

“Dalam peraturan tidak disebutkan Dewan Pengawas mempunyai kewenangan mengangkat Plt. Dalam aturannya, Dewan Pengawas hanya berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi,” kata Chandra dalam konferensi pers yang gelar pihak Helmy Yahya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Chandra mengatakan dalam surat pemberhentian Helmy tertulis kalimat “pemberhentian dengan hormat” yang dilayangkan Dewan Pengawas. Kalimat itu, menurut Chandra, juga menimbulkan pertanyaan, sebab kata “pemberhentian dengan hormat” tidak dikenal dalam TVRI.

Selain itu jika memang diberhentikan dengan hormat menurut dia, maka artinya tidak ada kesalahan yang dilakukan Helmy. “Ini kontradiktif dengan surat pemberhentian yang dilakukan Dewan Pengawas,” kata Chandra.

Chandra mengatakan, pihaknya diminta Helmy Yahya sebagai pengacara guna melakukan persiapan pendampingan hukum. Serta, untuk memberikan saran terkait langkah-langkah hukum apa yang paling pas untuk bisa dilakukan Helmy Yahya dalam menyikapi surat pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

“Kami sudah mempelajari. Kami sedang menyiapkan (langkah-langkah hukum), dalam waktu dekat akan kami sampaikan,” ujar Chandra.

Chandra menyampaikan apa yang disampaikan sejumlah pihak termasuk anggota DPR bahwa masalah TVRI bisa diselesaikan tanpa ada pemecatan adalah benar adanya. Sementara, itu Helmy Yahya dalam kesempatan tersebut menyanggah dasar-dasar pemberhentian yang dilakukan Dewan Pengawas TVRI terhadap dirinya.

Helmy juga menekankan bahwa suara Dewan Pengawas atas pemberhentian dirinya tidak bulat. Menurut Helmy, ada satu anggota Dewan Pengawas yang enggan menandatangani surat pemberhentian terhadap dirinya.

“Dewan Pengawas ada lima. Salah satunya ibu Supra, beliau beri pendapat berbeda dan tidak ikut paraf, jadi suara Dewan Pengawas tidak bulat,” ujar Helmy. (rpb)