KPK Diminta Usut Proyek “Break Water” di Kepulauan Seribu

- Pewarta

Jumat, 14 Desember 2018 - 01:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua KNPI Kepulauan Seribu Didi Setiadi meminta Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk memeriksa Proyek “Break Water” di Kepulauan Seribu, Jakarta.

“Proyek ini sangat bermasalah dari tahap kajian awal hingga pelaksanaannya. Kami menduga kuat dan berkeyakinan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek senilai Rp87 miliar ini,” ucap Didi di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Menurut dia, keluhan masyarkat soal kerusakan karang yang diakibatkan oleh Proyek Break Water ini juga sudah diadukan ke instansi terkait dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI.

“Kami meragukan keseriusan kinerja inspektorat dan TGUPP Kepulauan Seribu dalam mengelola sumber daya kelautan yang ada di sekitar Kepulauan Seribu,” tambahnya.

Dihubungi di lain tempat, Kader Konservasi Kepulauan Seribu Chairul Anam membenarkan apa yang disebutkan oleh Ketua KNPI Kepulauan Seribu, Didi Setiadi. Menurutnya, Proyek Break Water di Kepulauan Seribu sangat mencurigakan.

“Bukan hanya kajian awal. Bahkan, proyek ini tidak perlu, karena setiap pulau sudah ada jalan lingkar yang fungsinya sama dengan Break Water,” ucap Chairul Anam, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Kamis (13/12/2018).

Chairul menjelaskan, masyarakat banyak mengeluh karena ekosistem pantai dan terumbu karang hancur oleh beton-beton Proyek Break Water.

“Para pengelola tour dan nelayan mengeluh, ekosistem pantai dan terumbu karang hancur tak tersisa. Cape-cape kita jaga bertahun-tahun. Eh malah orang Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu yang ngancurin. Ini kan butuh berpuluh-puluh tahun buat kembalikan ke kondisi normal,” kata Chairul.

Masih menurut Chairul, Proyek Break Water senilai Rp87 miliar ini salah sasaran dan tak sesuai dengan skala prioritas masyarakat Kepulauan Seribu.

“Azas manfaat tidak sesuai dengan skala prioritas. Lebih baik, uang itu digunakan untuk penyediaan air bersih, akses transportasi antar pulau dan sarana penunjang wisata,” tukasnya. (han)

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK
Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi
Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi
Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional
Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang
Kader Muda PPP Dorong Elite Partai Kembali ke Prinsip Paling Dasar, Kebersamaan dan Musyawara
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Silaturahmi Idul Fitri 2,5 Jam

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Dugaan Korupsi Kredit LPEI, Jejak Dana PT MAJU Disorot KPK

Senin, 9 Juni 2025 - 09:28 WIB

Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:47 WIB

Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi

Rabu, 4 Juni 2025 - 14:39 WIB

Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, Momentum Penguatan Pemerintahan Menuju Transformasi Ekonomi Nasional

Kamis, 22 Mei 2025 - 15:14 WIB

Dari Senayan ke SOKSI: Langkah Politik Baru Misbakhun, Sayap Golkar yang Strategis Jelang 2029 Mendatang

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB