Adilmakmur.co.id, Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mengawasi kontroversi Menteri Agama (Menag) terkait 100 hari kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
“Di bidang agama, Fraksi PPP menyoroti sikap Menteri Agama yang beberapa kali menuai kontroversi sehingga menimbulkan mispersepsi,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidlowi atau disapa Awiek, di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Kendati begitu, Fraksi PPP mengapresiasi pemerintah yang bersedia menerima masukan Fraksi PPP DPR RI dalam urusan pendaftaran majelis taklim dan pro kontra ideologi radikal terkait busana. Dengan begitu, kontroversi soal celana cingkrang dan cadar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Fraksi PPP juga berharap pemerintah dapat bersinergi lebih baik dalam menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Pesantren,” katanya.
Fraksi PPP mengapresiasi penurunan persentase penduduk miskin yang pada September 2019 tercatat 9,22 persen atau turun 0,44 persen dibanding periode September 2018. Namun, penurunan kemiskinan ini relatif lebih lambat dibandingkan lima tahun sebelumnya.
Selain itu, tingkat ketimpangan penduduk dari rasio gini hanya mengalami penurunan tipis sebesar 0,004 menjadi 0,38 poin per September 2019 dibandingkan September 2018. “Kami menilai kinerja pemerintah dalam menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PPP menilai kesiapan program kartu prakerja belum memadai dari segi basis data. “Kami juga berharap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dikeluhkan masyarakat dapat dijawab pemerintah dengan meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan,” ucapnya. (aza)
