Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian domestik, oleh karenanya perlu didorong untuk menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi. Tiga hal kunci yang harus ditempuh dalam pengembangan UMKM adalah peningkatan nilai tambah produk-produk UMKM, digitalisasi UMKM, dan sinergi.
“Dalam pandemi Covid-19 ini, UMKM adalah sektor yang paling terpukul karena banyaknya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Terkait hal tersebut, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi tentang langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia untuk mengangkat kembali UMKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini di provinsi Jawa Barat,” ucap Eriko saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Senin (12/10/2020).
Dikatakannya, digitalisasi UMKM dapat ditempuh dengan memanfaatkan platform digital, khususnya untuk pemasaran online dan digitalisasi pembayaran. Di sisi pemasaran, sambungnya, Bank Indonesia telah melaksanakan program onboarding UMKM dengan melibatkan UMKM binaan dan mitra. “Program ini menjadi salah satu upaya Bank Indonesia dalam upaya pengembangan kapasitas UMKM, khususnya terkait literasi digital UMKM,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama Eriko juga mengatakan, untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap Perekonomian, Pemerintah telah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut ditujukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang melambat, yang mana pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2020 sebesar positif 2,97 persen dan triwulan kedua 2020 sebesar negatif 5,32 persen.
“Selama pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah dilaksanakan restrukturisasi kredit perbankan sebanyak 6,59 juta debitur per tanggal 29 Juni 2020 atau senilai Rp 740,79 Triliun. Dari jumlah tersebut 5,29 juta debitur adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau senilai Rp 317,29 triliun. Pemerintah juga menjalankan kebijakan stimulus perekonomian lanjutan terkait pemberian subsidi bunga bagi debitur bank dan perusahaan pembiayaan,” terangnya.
Sementara itu, menjawab berbagai pertanyaan dari anggota dewan, pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa BI berupaya mendorong pemanfaatan uang elektronik maupun implementasi Quick Responce Code Indonesia Standard (QRIS) yang semakin mempermudah transaksi digital. Program-program tersebut terus didorong pada 2021 untuk meningkatkan literasi digital UMKM dan menambah jumlah UMKM go digital dan kemudian meningkat menjadi UMKM go global.
Berbagai program pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia dirumuskan dalam suatu strategi komprehensif pengembangan UMKM yang mencakup tiga aspek penting yakni, pembentukan klaster atau kelompok ekonomi (korporatisasi); peningkatan kapasitas baik produksi, keuangan, maupun pemasaran; serta perluasan akses pembiayaan dan literasi keuangan.
Bank Indonesia sendiri telah sejak lama melaksanakan pengembangan UMKM, mengingat besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Upaya pengembangan UMKM ini semakin menguat di masa pandemi covid 19 dan dilakukan dengan memperhatikan peningkatan nilai tambah produk produk UMKM, digitalisasi UMKM, dan pelaksanaan kegiatan yang sinergis.
Dalam konteks pengembangan UMKM ini terdapat transformasi kebijakan untuk menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional. dalam transformasi kebijakan ini terdapat empat aspek penting yaitu sinergi kebijakan, integrasi ekonomi dan keuangan digital, prioritisasi, serta edukasi dan literasi.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
Keempat aspek ini diarahkan untuk menyasar terciptanya inklusi ekonomi dan keuangan, dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan, baik dana sosial, pemerintah, BUMN, perbankan maupun masyarakat, serta melibatkan berbagai lembaga pengelola.
Pada masa pandemi Covid-19, UMKM didorong agar lebih adaptif dan sikap dalam menghadapi era new normal, dengan peluang peningkatan permintaan baik dari domestik maupun luar negeri dengan standar kesehatan yang baru, serta semakin kuatnya preferensi masyarakat akan transaksi ekonomi dan keuangan digital. (dpr)
