Ridwan Kamil Nilai Pemekaran Provinsi Tak Relevan

- Pewarta

Jumat, 23 Agustus 2019 - 01:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada awak media saat menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka dugaan kasus suap Meikarta yang melibatkan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/7/2019). Dalam keterangannya, Ridwan Kamil menunjuk Daud Achmad sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Jabar. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada awak media saat menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka dugaan kasus suap Meikarta yang melibatkan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/7/2019). Dalam keterangannya, Ridwan Kamil menunjuk Daud Achmad sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Jabar. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

Adilmakmur.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil menilai wacana pemekaran provinsi seperti usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak relevan dilakukan namun pihaknya lebih setuju jika di Provinsi Jabar dilakukan pemekaran desa atau wilayah tingkat dua (kabupaten/kota).

“Jadi, berbagai bantuan keuangan dari pemerintah pusat itu turunnya ke daerah tingkat dua bukan ke provinsi. Makanya enggak relevan kalau pemekaran provinsi mah dan kalau menurut saya yang berpengaruh itu adalah pemekaran tingkat dua (kabupaten/kota) atau desa,” kata Gubernur Emil usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (22/8/2019).

Menurut Emil, jika dilakukan pemekaran wilayah tingkat dua sebanyak 10 daerah maka jumlah anggaran dari pemerintah pusat ke Provinsi Jabar akan bertambah.

“Kalau nambah 10 daerah saja itu maka bantuan keuangan triliunan rupiah akan masuk dari pusat karena berbanding lurusnya dengan jumlah daerahnya,” kata Emil.

Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian pemekaran desa di Jawa Barat.

“Sampai saat ini masih dikaji. Orang bicara pemekaran lihat urgensi-nya yaitu datang dari pelayanan publik yang terlalu lama di perjalanan dan terlalu jauh. Oleh karena itu, saya cenderung pemekaran desa dan pemekaran tingkat dua,” kata dia.

Menurut dia, pemekaran desa dan daerah tingkat dua ini jika dibandingkan dengan wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah penduduk 40 juta sedangkan jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 38 kabupaten/kota.

Provinsi Jawa Barat, kata Emil, jumlah penduduknya sebanyak 50 juta jiwa sedangkan jumlah wilayahnya hanya 27 kabupaten/kota.

Ketika ditanya tentang ideal jumlah desa di Jawa Barat, Gubernur Emil mengatakan pihaknya belum bisa menentukan dan hal itu masih menunggu hasil kajian yang hingga saat ini masih dilakukan.

Akan tetapi, lanjut Emil, saat ini banyak desa yang terlalu luas sehingga pelayanan kepala desanya terlalu jauh.

“Itu kasihan kepala desanya karena wilayah desanya terlalu luas,” ujar Emil. (asd)

Berita Terkait

Manfaat Green Mining bagi Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat 
KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga
PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil
Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar
Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030
Lukisan di Ranjang Sakit: SBY dan Istirahat Sang Jenderal Demokrat
Kejagung Tetapkan Jurist Tan Tersangka Korupsi Chromebook, Mangkir Pemeriksaan

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 14:10 WIB

KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga

Rabu, 3 September 2025 - 08:18 WIB

PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 07:57 WIB

Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:47 WIB

Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

Selasa, 5 Agustus 2025 - 09:03 WIB

Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB