Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo perihal progres pembangunan Morotai Integrated Aquarium and Marine Research Institute (MIAMARI) dan Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute (PIAMARI). Pasalnya, hingga bergantinye menteri, tidak ada progresnya. Bahkan konon hal tersebut juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Pembangunan MIAMARI dan PIAMARI nampaknya sampai hari ini tidak ada progresnya. Bahkan PIAMARI yang di Pangandaran, gedungnya dibangun tapi akuariumnya tidak dipasang. Apa perencanaannya yang asal-asalan, tendernya bermasalah, atau dikerjakan dengan yang tidak profesional. Dan setahu saya sudah ada temuan BPK,” ujar Sudin saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan efektifitas dan manfaat dari MIAMARI dan PIAMARI. Sebagaimana diketahui, kedua program tersebut digagas Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu, yakni Susi Pudjiastuti.
“Pak Menteri semangatnya bagus, tapi siapa yang mau sana? Akuarium itu kan tempatnya untuk belajar. Sekarang siapa yang mau ke Pangandaran. Siapa yang mau ke Morotai? Berapa ongkosnya kesana, jutaan. Apa mungkin anak sekolah belajar tentang itu ke Morotai. Karena sebagaimana diketahui penduduk Indonesia lebih banyak berada di Pulau jawa,” ungkap Sudin.
Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo menjelaskan, terkait temuan BPK tentang program tersebut, ia meyakini hal itu sedang dalam proses perbaikan. Termasuk kekurangan pekerjaan pembangunan dengan mitra kerjanya sebesar Rp 301 juta, serta pembangunan akuarium sebesar Rp 1,89 miliar, sedangkan MIAMARI sekitar Rp 1 miliar.
Menteri KP mengatakan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan perlintasan atau ruwayah ikan, dan berada di dua lempeng. Namun tidak bermaksud melempar tanggung jawab, Edhy mengaku bahwa semua perencanaan dan pelaksanaan program tersebut ada sebelum pihaknya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski demikian ia akan berusaha mengoptimalkan apa yang sudah berjalan, agar semuanya berjalan sesuai rencana.
Sebagaimana diketahui Kementerian Kelautan dan Perikanan di masa kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti merencanakan dua pusat riset kelautan yang bertempat di Pangandaran (PIAMARI) dan Morotai (MIAMARI) tersebut guna mendorong akademisi melakukan riset. Saat itu ditargetkan program tersebut akan rampung pada tahun 2018 lalu. Namun hingga berganti kepemimpinan kedua program tersebut belum juga selesai pengerjaannya.
Tidak berlebihan jika kemudian dalam salah satu poin kesimpulan raker hari itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan semua program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya di tahun-tahun sebelumnya, seperti MIAMARI di Morotai, PIAMARI di Pangandaran, serta pengadaan bantuan kapal dan alat penangkapan ikan (API). Apabila pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selesai, agar laporannya dapat disampaikan kepada Komisi IV DPR RI. (dpr)
