Pertanyaan DPR, Mengapa Volume LPG Bersubsidi Berkurang?

- Pewarta

Kamis, 3 September 2020 - 03:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adilmakmur.co.id, Jakarta –  Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mempertanyakan berkurangnya volume LPG Tabung 3 kg Bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam nota keuangan dan disampaikan Pemerintah sebelumnya. Pasalnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 29 Juni 2020 lalu telah disepakati bahwa volume LPG 3 kg untuk TA 2021 sekitar 7,5-7,8 juta Metrik Ton (MT).

“Kita (Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM, red), serta Badan Anggaran telah sepakat batas minimum LPG 3 kg subsidi adalah 7,5 Juta MT, dan batas maksimum 7,8 juta MT. Ternyata di asumsi dasar makro (RAPBN 2021) yang keluar malah kembali ke angka 7 juta MT. Ini yang membuat pertanyaan kami,” ujar Rudy di sela-sela Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh kegiatan masyarakat menggunakan LPG bersubsidi. Sedangkan penggunaan LPG non-subsidi yang notabene seperti yang dilakukan oleh berbagai restoran selama ini, dengan adanya pandemi ini relatif berkurang. Sehingga bisa dipastikan masyarakat akan lebih memilih menggunakan LPG yang bersubsidi.

“Angka lima ratus ribu (rupiah) sejatinya angka yang tidak terlalu signifikan. Namun dampaknya pasti sangat berarti dan bermanfaat bagi masyartakat Indonesia. Kami akan maksimalkan perjuangan kami untuk meningkatkan kembali volume LPG bersubsidi ini,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Rudy menjelaskan, bahwa peningkatan volume LPG bersubsidi in sangat penting dibanding subsidi bagi Pertalite. Mengingat Pertalite ini lebih bernilai keekonomisannya, sehingga tidak boleh menggunakan APBN. Dengan demikian Pertalite tidak boleh disubsidi. Oleh karena itu ia berharap agar subsidi Pertalite dialihkan untuk subsidi LPG 3 kg. ”Ini permintaan rakyat Indonesia. Sehingga wajib direalisasikan,” tegas legislator dapil Kaltim itu. (dpr)

Berita Terkait

Manfaat Green Mining bagi Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat 
KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga
PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil
Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar
Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030
Lukisan di Ranjang Sakit: SBY dan Istirahat Sang Jenderal Demokrat
Kejagung Tetapkan Jurist Tan Tersangka Korupsi Chromebook, Mangkir Pemeriksaan

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 14:10 WIB

KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga

Rabu, 3 September 2025 - 08:18 WIB

PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 07:57 WIB

Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:47 WIB

Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

Selasa, 5 Agustus 2025 - 09:03 WIB

Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB