Penanganan Konflik di Aceh dan Papua Berbeda Meski sama-sama Otsus

- Pewarta

Selasa, 3 September 2019 - 06:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adilmakmur.co.id, Padang – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda karena masing-masing daerah memiliki karakter yang tidak sama meskipun keduanya diberikan kewenangan otonomi khusus dengan anggaran yang besar.

“Suatu daerah mempunyai karakter dan juga penanganan yang berbeda, walaupun anggaran untuk kedua provinsi tersebut, dibandingkan dengan daerah lain, itu per penduduknya jauh berbeda; tapi tetap saja ada ketidakpuasan sehingga menimbulkan masalah,” kata JK dalam acara Silaturahmi Wapres bersama Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat di Hotel Grand Inna Padang, Senin (2/8/2019) malam.

JK mengatakan Aceh menjadi daerah yang aman sejak ditandatangani Perjanjian Helsinki, sebagian bentuk kesepakatan antara pemerintah dan pejuang kemerdekaan Aceh saat itu.

“Aceh menjadi sangat aman sejak 15 tahun lalu, setelah perdamaian kita lakukan dan otonomi khusus diberlakukan untuk dua provinsi tersebut. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Papua tetap bergejolak sampai kemarin,” tambahnya.

Menurut Wapres, persoalan di Papua disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan pembangunan di daerah.

“Ini termasuk bermacam-macam kemungkinan, antara lain pemerintahan yang tidak memuaskan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan; akibat pendidikan tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan; tidak memberikan pendapatan yang baik kepada masyarakat,” jelas JK.

Meskipun telah dilakukan pembangunan infrastruktur di Papua, Wapres mengatakan hal itu ternyata belum menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat di sana.

“Ternyata di Papua, infrastruktur yang dibangun dengan sangat sulit itu, tidak menambah atau malah tidak memberikan sesuatu hasil yang kita harapkan untuk pemerataan, harmonisasi dan kesejahteraan,” katanya.

Oleh karena itu, Wapres berharap permasalahan di Papua tidak semakin berlarut-larut dan meminta semua masyarakat untuk saling menghargai dan menahan diri untuk tidak memprovokasi kondisi saat ini. (fna)

Berita Terkait

Manfaat Green Mining bagi Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat 
KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga
PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil
Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar
Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030
Lukisan di Ranjang Sakit: SBY dan Istirahat Sang Jenderal Demokrat
Kejagung Tetapkan Jurist Tan Tersangka Korupsi Chromebook, Mangkir Pemeriksaan

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 14:10 WIB

KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga

Rabu, 3 September 2025 - 08:18 WIB

PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 07:57 WIB

Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:47 WIB

Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

Selasa, 5 Agustus 2025 - 09:03 WIB

Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB