Adilmakmur.co.id, Indramayu – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki siap memberikan alternatif pembiayaan bagi koperasi pangan yang mengalami masalah likuiditas. Hal itu disampaikan Teten saat berdialog dengan pengurus Koperasi Gapoktan Tani Mulus di Desa Mundakjaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (19/7/2020).
“Ada skema pembiayaan talangan karena semua ritel atau juga non ritel itu tidak bisa cash karena konsinyasi 14 hari. Jadi saya kira kebutuhan-kebutuhan ini nanti akan kita selesaikan supaya betul-betul koperasi bisa tumbuh besar,” kata Teten.
Teten mendorong koperasi-koperasi sektor pangan masuk dalam skala bisnis supaya koperasi tersebut dapat tumbuh berkembang. Koperasi Gapoktan Tani Mulus saat ini mengolah lahan pertanian seluas 278 ha dengan dukungan modal dari pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) Bank Sinarmas. Sementara mulai tahun ini Koperasi Gapoktan Tani Mulus menargetkan penambahan lahan garapan seluas 10 ribu ha.
“Kalau produksinya dalam skala bisnis dia bisa mendapatkan market yang stabil, juga mendapatkan skema pembiayaan baik pembiayaan modal kerja untuk produksi, maupun investasi untuk pembangunan RMU dan pengolahan hasil padinya,” katanya.
Teten mengatakan koperasi bisa tumbuh besar karena didukung dengan skema pembiayaan yang terhubung dengan market. “Banyak petani yang menjual hasil panennya itu langsung ke pasar. Biasanya seperti itu petaninya tidak terlindungi. Kalau nanti ini dalam bentuk koperasi, koperasi jadi offtaker yang beli dari hasil panen petani lalu koperasi juga mengarahkan petani tanam,” ulasnya.
Menurut Teten, dengan konsep korporatisasi petani maka koperasi yang akan melindungi petani dari permainan harga. “Kalau koperasi juga bisa memberikan dana talangan juga ketika petani membutuhkan di saat panen raya itu juga bisa menahan penjualan padi di panen raya ketika harga jatuh. Itu yang dibutuhkan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Teten turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Koperasi Gapoktan Tani Mulus dengan PT Caracas Global Mandiri tentang pembelian beras. Serta meninjau lahan pertanian dan sarana pengolahan beras koperasi. (dep)
