Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini Indonesia tidak akan mengalami resesi ekonomi meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal II diperkirakan minus 3,1 persen.
Resesi baru terjadi ketika ekonomi selama dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif. Sementara Indonesia pada kuartal I lalu masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 2,97 persen.
“Kita kuartal I masih 2,97 persen atau dibulatkan menjadi tiga persen, kuartal II mungkin negatif. Kita lihat di kuartal III, kita berharap bisa pulih mendekati nol (persen), technically tidak resesi,” kata Ani sapaannya dalam video conference di Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Ia memaparkan, Kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, yang ditambah dengan situasi geopolitik dunia yang berlangsung pada kuartal II-2020 ini, membuat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagian besar negara di dunia melambat. Perang dagang yang masih berlanjut antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pergolakan antara Tiongkok dengan wilayah Hong Kong semakin memberikan tantangan perbaikan ekonomi ke depan.
Sementara itu, reopening economy yang mulai dilakukan sejalan dengan stimulus berskala besar, memicu sentimen positif pasar keuangan dan harga komoditas serta aliran modal menuju emerging market. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi masih penuh ketidakpastian, salah satunya dibayangi adanya second wave.
Selanjutnya, kata Menkeu, pelemahan ekonomi domestik menuju skenario yang lebih berat tetap perlu diwaspadai, sebagai akibat dari laju penyebaran Covid-19 yang masih cukup tinggi dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mengalami hambatan dan perlambatan, dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah.
Sementara itu, pasar keuangan domestik relatif membaik dan masih cukup terjaga, namun masih relatif fluktuatif. Keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan secara optimal dan komprehensif, menjadi faktor penentu untuk menahan perlambatan ekonomi pasca lebaran serta dampak terhadap penerimaan pajak.
“Respon kebijakan fiskal domestik melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan upaya Pemerintah untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ujar Menkeu. (inf)
