ADILMAKMUR.CO.ID – Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menanggapi usulan yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di IISS Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura.
Soal konflik Rusia dan Ukraina, Prabowo Subianto menekankan solusi damai dari kekerasan senjata yang terjadi saat ini.
Andi Widjajanto mengatakan di sesi itu Prabowo menekankan bentuk kolaborasi global, bentuk kepemimpinan bersama, yang lebih mengedepankan dialog, kerja sama, dan multilateralism.
“Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata”
“Dan melibatkan PBB dalam mencari solusi-solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina,” kata Andi Widjajanto di sela IISS Shangri-La Dialogue.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Mantan Wakil Menlu Dino Patti Djalal Tanggapi Saran Prabowo Subianto untuk Resolusi Konflik Rusia – Ukraina
Ia menjelaskan bahwa Prabowo juga secara umum menyerukan agar Shangri-La Dialogue ke 20 tahun 2023 ini mengeluarkan deklarasi yang konkret.
Baik untuk meredam ketegangan yang terjadi di Indo Pasifik, juga untuk mencari solusi damai bagi perang yang terjadi di Ukraina.
Sebelumnya, Prabowo Subianto memaparkan beberapa usulan untuk resolusi konflik Rusia dan Ukraina.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.
Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB itu harus terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.
Baca Juga:
Ukuran Ringkas, Standar Tinggi: Otis Gen3™ Villa Homelift Terbaru Untuk Kenyamanan Hidup Sehari-hari
Manfaat Green Mining bagi Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.***
