Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi VI DPR RI mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memastikan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan plat merah di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dapat mendorong pemulihan ekonomi.
“Kami akan membahas terkait dukungan PMN yang memiliki peran penting untuk pemulihan ekonomi keputuisan terutama diberikan pada perusahaaan BUMN yang melaksanakan tugas strategis,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di Gedung DPR RI, pada Selasa (9/6/2020).
Menurut dia, pemberian PMN harus diberikan dengan tepat sasaran kepada perusahaan BUMN yang sangat diperlukan masyarakat di tengah pandemi. Dengan melalui serangkaian kajian yang mendalam dari pemerintah dan DPR dalam memutuskan memberikan PMN tersebut.
Terdapat tiga bentuk PMN yang diberikan kepada perusahaan BUMN yakni, pertama, percepatan pembayaran hutang pemerintah yang berasal dari hutang subsidi terutama pada PT PLN, PT Pertamina dan PT Pupuk Indonesia.
Kedua, pemberian PMN kepada perusahaan BUMN yang melaksanakan program strategis pemerintah nasional yang kondisinya keuangannya terdampak Covid-19 seperti PT Hutama Karya, PT Permodalan Madani, PT Bahana, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Tiga, pemberian PMN kepada BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional dalam bentuk dana talangan investasi pemerintah yang mengalami tekanan arus kas seperti PT Garuda Indonesia, PT KAI, PT Perumnas, PT Krakatau Stell, dan Holding PTPN.
“Program stimulus pemberian PMN bagi perusahaan BUMN ini penting dalam mencegah kerugian dari perusahaan BUMN dimaksud. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat luas tetap berlangsung,” pungkasnya. (pub)
