Adilmakmur.co.id, Palu – Maraknya aksi korupsi program bantuan bencana alam yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan di Indonesia menjadi perhatian serius bagi Calon Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto.
Dihadapan masyarakat korban selamat dari bencana tsunami, gempa, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Prabowo menyinggung kelakuan pejabat pemerintahan di Indonesia yang melakukan praktik korupsi bantuan bencana alam. Padahal program program tersebut diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah.
BACA JUGA : Tiba di Camp Pengungsian, Prabowo Diteriaki Presiden dan Apresiasi Kekompakan Para Pengungsi
“Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu disaat saudara saudara kita terkena musibah,” ungkap Prabowo pada acara Temu Kader, Simpatisan dan Relawan dalam Kegiatan Prabowo Menyapa Masyarakat Sulawesi Tengah di Hotel Santika, Palu, Selasa (8/1/2019).
Atas banyaknya aksi praktik korupsi tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat. Karena itu, dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia serta bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
“Kita masih punya pekerjaan yg berat kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua, tutur Prabowo.
“Negara kita sudah lama dikecewakan oleh elit-elit yang ada di Jakarta, Kita ingin negara kita tidak korupsi, kita harus selamatkan bangsa Indonesia. Dan saya berpandangan bahwa elit di jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan saya melihat rakyat sudah mengerti, sudah sadar, dan rakyat Indonesia tidak mau di bohongi lagi,” papar Prabowo menambahkan.
Seperti diketahui, praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia. Seperti kasus korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan Anggota DPRD, Kepala Dinas dan pihak kontraktor.
Selain itu, adanya kasus korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di daerah Pandeglang Banten senilai Rp18 miliar. Yang yang paling baru adalah Korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam proyek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. (dam)
