Adilmakmur.co.id, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan efek positif bagi ekonomi rakyat.
Ada beberapa alasan yang diungkap Suhendra, salah satunya tarif tol trans Jawa yang terlampau mahal. Suhendra mengatakan, mahalnya tarif tol sudah dirasakan para pengusaha logistik. Sehingga, angkutan truk pembawa logistik kini telah berpindah kembali menggunakan jalan nasional.
“Tarif tol trans Jawa bisa mencapai 1,5 sampai 2 juta rupiah. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit. Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah. Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol trans Jawa kemahalan,” kata Suhendra dalam keterangannya, Kamis (7/2/2019).
Suhendra mengatakan, tarif tol di Indonesia merupakan tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp1.300 hingga Rp1.500/km. Sementara di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp778/km, Malaysia Rp492/km, Thailand dalam kisaran Rp440/km, Vietnam dalam kisaran Rp1.200/km, dan Filipina Rp1.050/km.
“Dengan merujuk fakta dan angka diatas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal,” ucap Suhendra.
Tak hanya bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa sudah barang tentu mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian dan perkebunan. Baik itu lahan milik perorangan atau milik korporasi, bahkan ada juga lahan produktif milik BUMN.
“Jika yang terkena adalah lahan produktif pertanian atau sawah, tentu akan berdampak pada produksi padi di daerah setempat,” ucap Suhendra.
Selanjutnya, dampak negatif pembangunan tol trans Jawa juga mulai dirasakan UMKM di wilayah pantura Jawa. Sejumlah UMKM di kota-kota sepanjang jalur pantura perlahan-lahan mati suri.
“Saya mendengar testimoni dari para pengusaha batik di Pekalongan, mereka sudah banyak mengeluh karena omset menurun sejak tol trans Jawa beroperasi tersambung. Keluhan semacam ini merupakan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah dalam mengunggulkan infrastruktur khususnya jalan tol,” tegas Suhendra. (dam)
