Adilmakmur.co.id, Jakarta – Program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai bentuk janji manis di masa kampanye pemilu 2019.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, masih banyak janji kampanye Jokowi di Pilpres 2014 yang belum terpenuhi, seperti janji hentikan impor pangan, bangun infrastruktur pedesaan, hingga bangun perumahan murah untuk rakyat.
“Kan masih banyak janji kampanye di 2014 yang belum dilaksanakan. Janji manis yang dulu ditebar belum terpenuhi, sekarang justru sudah keluarkan janji baru,” kata Andre dalam keterangannya, Rabu, 6 Maret 2019.
Andre menjelaskan, adanya komponen gaji dalam Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada lulusan SMK yang menganggur akan menghabisan anggaran yang sangat besar. Sebab, berdasarkan data BPS, saat ini tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ada 7 juta jiwa. Bila diperkirakan Jokowi akan memberikan gaji 1 juta rupiah untuk tiap orang, maka butuh anggaran sekitar 7 triliun rupiah.
“Jika Jokowi memaksakan program Kartu Pra Kerja maka janjinya itu akan membahayakan APBN. Dari mana Jokowi akan membiayai janjinya itu? Wapres JK sudah menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan di negara maju dengan penduduk sedikit,” ucap politikut Parta Gerindra ini.
Lebih lanjut, Andre meminta Jokowi untuk segera bertobat dan berhenti menebar janji palsu. ALih-alih menebar janji, Andre meminta Jokowi membuat program yang masuk akal dan tidak membebani keuangan negara.
“Janji-janji Jokowi ini hanyalah pembodohan menjelang Pilpres. Sampai sekarang BPJS yang merupakan program kartu sehat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saja masih menunggak utang. Gaji pegawai pos juga sampai tertunda, jadi bagaimana mungkin membuat janji baru. Berhentilah Pak Jokowi membuat janji manis demi mendapatkan suara di Pilpres. Publik sekarang sudah cerdas, tak mudah percaya lagi janji palsu,” kata Andre. (ver)
