Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun untuk tahun 2020. Anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020. Selain itu, tambahan belanja anggaran Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.
Tak hanya itu, juga digelontorkan insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan pendapatan sebesar Rp 106,11 triliun total mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir 2020. Merespon hal itu, Muhaimin menyerukan di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
“Sayangnya, berdasarkan laporan Pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp 136 triliun,” ujar Muhaimin yang juga selaku Ketua Tim Pengawas Covid-19 tersebut dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (4/8/2020).
Maka, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini mengusulkan beberapa langkah yang harus dilakukan Pemerintah. Pertama, program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan jumlah angka orang yang terpapar Covid-19. Serta, menghindari munculnya klaster baru.
Terlebih, ungkap Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah orang yang positif terkena virus Covid-19 yang telah mencapai lebih dari 106.000 orang. Kedua, anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak.
”Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” papar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu. (dpr)
