Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan tidak cukup satu pertemuan seremonial yang sudah dilaksanakan antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sehingga akan ada pertemuan lanjutan kedua tokoh tersebut.
“Satu pertemuan seremonial tidak cukup menurunkan tensi polarisasi, harus ada pertemuan lanjutan dan jadi patokan bagi pendukung,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Andre mengatakan pertemuan Jokowi-Prabowo pada Sabtu (13/7/2019), menyepakati adanya pertemuan lanjutan kedua dan ketiga.
Menurut dia, dengan bertemu rutin 2-3 kali tersebut sebelum pelantikan Presiden terpilih, diharapkan dapat meredam polarisasi di akar rumput.
“Memang akan ada pertemuan lanjutan, apakah di Hambalang atau dimana, saya belum tahu. Namun kopi Hambalang memang legendaris, saya merekomendasikan itu,” ujarnya.
Selain itu dia mengatakan, pertemuan lanjutan itu akan membahas seperti misalnya Jokowi bertanya kepada Prabowo apa masukannya, dan akan disampaikan program Indonesia maju, Indonesia bangkit untuk menuju Indonesia adil dan makmur.
“Kalau Jokowi bisa mengadopsi mengambil, dan memasukkan program kami adalah bagus. Prabowo menyampaikan di kampanyenya bahwa dalam 100 hari akan turunkan harga listrik, harga daging sehingga kalau diadopsi Jokowi, menjadi hal baik,” ujarnya.
Andre mengatakan, mengadopsi visi-misi dan program, tidak mengharuskan Gerindra masuk dalam kabinet namun bisa dengan bertemu dan berdiskusi mengenai ide-ide yang baik.
Dia mengaku sangat miris ketika ada pihak yang memfitnah Prabowo dan Gerindra bahwa pertemuan Jokowi-Prabowo dilakukan karena ada iming-iming jabatan.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
“Saya tegaskan bahwa di 2009-2014 Prabowo ditawari SBY masuk kabinet namun tidak kami terima, 2014-2019 ditawari Jokowi masuk kabinet namun tidak kami ambil,” kata Andre.
Dia mengatakan, di 2018, Prabowo ditawarkan menjadi wakil presiden Jokowi dan tidak perlu modal, namun tawaran itu ditolak Prabowo.
Karena itu menurut dia, untuk kepentingan bangsa dan negara Prabowo bertemu Jokowi lalu dituduh mendapatkan iming-iming jabatan, itu tidak tepat.
“Gerindra selama 10 tahun menjadi oposisi, baru kami yang menjadi partai paling lama di luar pemerintahan,” ujarnya. (ibl)
