Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli memprediksi perekonomian di penghujung pemerintahan Joko Widodo tidak akan mencapai 5%. Prediksinya cuman 4,5% saja.
“Masalah serius saat ini dan yang akan datang adalah ekonomi. Ya bagaimana, saat ini ekonomi nyungsep, kesejahteraan payah. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi, menurut kami di bawah 5%; Kemungkinan hanya 4,5%,” kata Rizal dalam sebuah acara talkshow di stasiun televisi nasional, Jakarta, Selasa malam (9/7/2019).
Masih menurut mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, penerimaan pajak tahun ini bakal merosot. Agar anggaran tidak bolong karena defisit, kemungkinan besar tim ekonomi Jokowi akan menempuh cara mudah yakni menambah utang baru. “Indonesia kalau minjem, bunganya selalu 2%. Satu persen lebih tinggi ketimbang negara yang ratingnya lebih jelek. Harusnya kita lebih murah (rendah),” ungkapnya.
Selanjutnya dia menyebut kebijakan menkeu yang saat ini dijabat Sri Mulyani, terbalik. Terbaik untuk kreditor atau pihak asing namun sengsara untuk rakyat Indonesia. “Kreditor tentunya seneng dengan Indonesia. karena bayar tepat waktu dengan bunga lebih tinggi. Namun ketika jumlah utang membesar, kreditor akan khawatir,” paparnya.
Pada 1998, lanjut RR, sapaan akrabnya, utang pemerintah dan swasta terlalu tambun. Selanjutnya pemerintah ngutang ke IMF sebesar US$25 miliar. “IMF bilang oke, tapi naikin BBM 74% dan minyak tanah 44%. Dinaikin sama Pak harto pada 1 Mei. Apa yang terjadi? Kita sama tahulah,” ungkapnya.
Rizal mengaku punya komunikasi baik dengan Presiden jokowi hingga tahun lalu. Di mana, Rizal pernah mengingatkan Jokowi agar menuruti keinginan seorang menteri yang menginginkan ekspor batubara besar-besaran.
“Saat itu harga batubara sebesar US$110 dolar. Kalau semuanya diekspor seneng pengusaha kita. Tetapi kasihan PLN, bisa bangkrut dalam tiga bulan. Besok rapat kabinet, malamnya saya WA (WhatsApp) pak Jokowi,” imbuhnya.
Dirinya juga mengingatkan pemerintahan Jokowi tentang masih tingginya ketimpangan ekonomi. Ambil contoh Maluku yang memiliki kekayaan perikanan berlimpah. Menjalin kerja sama dengan Norwegia dengan sistem bagi hasil. Di mana jatah Norwegian 30%. Sisanya yang 70% untuk warga Maluku yang berjumlah 1,8 juta jiwa.
“Zaman Belanda, tingkat pendidikan dan kesejahteraan Maluku nomor empat se-Indonesia. Makanya jangan heran banyak doktor dan profesor dari Maluku. Tapi itu dulu. Hari ini, Maluku nomor empat terbawah dari sisi pendidikan dan kesejahteraannya. Ini bikin miris,” papar Rizal. (*)
