5 Saran yang Diusulkan Prabowo Subianto untuk Resolusi Konflik Rusia-Ukraina di IISS Shangri-La Singapura

ADILMAKMUR.CO.ID – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan lima sarannya untuk resolusi terkait konflik Rusia-Ukraina,

Prabowo menyampaikan hal itu di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat, 2 Juni 2023.

“Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo.

Ia mengusulkan agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.

Ia pun mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Prabowo Subianto Sebut Indonesia Perlu Waspadai Ancaman Cara Baru Melalui Tekanan Ekonomi

Lima saran tersebut meliputi, pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

“Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam sejarah. Contohnya di Korea. “Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea.”

“Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik,” tegasnya.***