Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2020).
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pada kesempatan pertama, Pemprov DKI Jakarta mengapreasiasi segenap anggota Dewan atas dukungan terhadap penanganan pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PSBB Transisi di kota Jakarta.
Di samping itu, disampaikan pula apresiasi kepada para ASN bersama Satpol PP dan aparatur wilayah, yang bekerja keras tanpa mengenal lelah melakukan monitoring, antara lain di pasar-pasar tradisional, mall dan lokasi keramaian lainnya, sekaligus melakukan sosialisasi, menyadarkan masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan.
“Kami berkomitmen penuh dalam rangka menyelamatkan warga dari potensi terpapar virus COVID-19 dan memutus mata rantai penyebarannya, serta akan terus mengupayakan meningkatkan kapasitas testing di lapangan. Hal ini penting untuk mempercepat identifikasi penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Jakarta. Dengan ditemukannya warga yang teridentifikasi terpapar COVID-19 pada saat pelaksanaan testing tersebut, maka dengan cepat akan dapat melakukan isolasi,” ucap Wagub Ariza usai mendengarkan paparan pemandangaan umum seluruh Fraksi DPRD DKI Jakarta. Dikutip dalam rilis PPID DKI Jakarta, Senin (27/7/2020).
Pemprov DKI Jakarta pun menyampaikan terima kasih atas apreasiasi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta.
“Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Dewan yang terhormat, atas saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Saran tersebut akan menjadi perhatian Eksekutif untuk terus melakukan perbaikan. Selain itu, kami akan menindaklanjuti dan melakukan peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rekomendasi BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, yang berorientasi pada Good Governance dan Clean Government,” jelas Wagub Ariza.
Kemudian, Wagub Ariza mengatakan bahwa pertanyaan, saran dan catatan penting yang disampaikan oleh Anggota Dewan merupakan wujud tanggung jawab bersama, dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). “Eksekutif berupaya menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada Rapat Kerja Komisi bersama Eksekutif,” tuturnya.
Pada bagian selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menanggapi berbagai pertanyaan, saran dan catatan penting dari Fraksi-Fraksi, antara lain yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. (inf)
