Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendapat masukan dari Direksi PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC) mengenai pengenaan pajak yang sangat tinggi terhadap ekspor sejumlah komoditas hortikultura asal Lampung. Bahkan untuk masuk pasar Eropa dan Asia, komoditas seperti nanas dan pisang dikenakan pajak hingga 56 persen. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan pihaknya akan melayangkan surat ke Kementerian Keuangan terkait fakta pajak ekspor hortikultura yang sangat tinggi.
“Dalam waktu masa sidang yang akan datang, setelah kita minta masukan, bukan dari GGPC saja tapi juga dari berbagai pihak, kami akan buat surat ke Kementerian Keuangan. Bila perlu ke Kemenko Perekonomian atau ke Presiden, kami akan buat (surat). Kami akan sampaikan bahwa ini kenyataan di lapangan yang terjadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor apabila dikenakan pajaknya sangat tinggi,” kata Sudin usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Direksi PT. GGPC, di Lampung, Selasa (21/7/2020).
Sebelumnya, Government Relation PT. GGPC Willy Soegiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pajak ekspor seperti nanas dan pisang dikenai pajak tinggi saat masuk pasar Eropa atau Asia. Ia mencontohkan salah satunya adalah ekspor ke Turki dimana dikenai pajak hingga 56 persen. Padahal perdagangan ekspor dari Malaysia hanya dikenai pajak 35 persen. “Bertahun-tahun, produk ekspor kita suka mendapat koreksi di negara luar. Tapi Alhamdulillah, dengan (pajak selangit) itu pun kita masih bertahan,” kata Willy.
Willy menjelaskan pada 2019, ekspor buah kaleng GGPC mencapai 13.500 kontainer dan buah segar sekitar 4.000 kontainer. “Ekspor per hari 40-50 kontainer. Pada 2019, Indonesia menjadi suplier nanas terbesar di dunia,” jelasnya. Willy menambahkan, saat ini pihaknya membutuh persetujuan hukum dan juga kemudahan perizinan usaha. “Kepada siapa lagi kami akan mengadu jika tidak ke wakil rakyat,” harap Willy. (dpr)
