Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran akan bahaya Covid-19 sudah benar. Dimana seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) aktif terlibat mengajak masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Saya lihat tadi, data-data yang ditampilkan, semua SKPD dilibatkan. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas lainnya. Menurut saya, ini hal positif yang perlu ditingkatkan di masa mendatang,” ucap Saleh saat ditemui disela-sela pertemuan dengan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Dyani beserta jajaran, juga dihadiri mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Wali Kota Tangsel, Jumat (17/7/2020).
Dari pemaparan yang diungkapkan Wali Kota Tangsel, istilah-istilah dalam penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat cukup membingungkan ketika akan diterapkan di daerah. Saleh berpandangan bahwa itu menunjukkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih belum terjalin dengan baik.
“Terbukti dengan istilah-istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tadi, seperti PSBB yang dinormalkan, new normal, atau adaptasi dan lain sebagainya, dia (airin) dalam menangani penyebaran Covid-19, tidak memakai (istilah) di sini. Wali Kota Tangsel ini menyebut bahwa di dalam undang-undang, tidak ada istilah-istilah seperti itu,” terangnya.
Selanjutnya, politisi Fraksi PAN ini turut mengkritisi ketersediaan alat pelindung diri (APD) awal masa penanganan Covid-19. Dimana, kekurangan APD, masker, hand sanitizer dan lainnya juga dirasakan oleh tenaga kesehatan di Tangsel. Padahal, Tangsel jaraknya sangat dekat dengan Ibu Kota Jakarta. “Jadi ini menurut saya satu hal yang perlu dicermati, kedepan ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Di sisi lain, Saleh juga berkomentar terkait temuan dan keluhan yang disampaikan Wali Kota Tangsel, dimana data-data BPJS Kesehatan banyak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masih banyak peserta BPJS Kesehatan berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) justru adalah orang-orang yang mampu, sedangkan masih ada masyarakat yang tidak mampu seharusnya dapat PBI, namun kenyataannya tidak dapat.
“Sebetulnya ini keluhan klasik dan sudah sering terjadi. Bahkan yang menyedihkan itu terjadi di Kota Tangsel. Dimana, Tangsel semestinya dijadikan cermin untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di sini,” pungkasnya. (dpr)
