Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pandemi Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan media digital. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu meningkatkan produktivitas dan kualitas seperti misalnya dalam mengubah strategi produksi dan jenis barang.
“Jadi dengan kita masuk ke online semua ini, kita melihat perubahan besar sebenarnya. Minatnya ini sudah bagus, oleh platform-platform yang terlibat ini memberikan pelatihan-pelatihan. Platform-platform digital banyak memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian ada ujian dan pemberian sertifikat,” ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pembicara dalam Webinar UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap Digital di Kantor Kemenko Marves, Jakarta pada Kamis (9/7/2020).
Tercatat hingga tahun 2018, terdapat 96,2 ribu unit UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Lombok Tengah (35,14 ribu unit usaha). Kepada Gubernur NTB yang juga menghadiri webinar, Menko Luhut berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk melatih seluruh masyarakat NTB.
Permodalan, yang merupakan sebuah stimulus bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga telah dikerjakan dan diproses dengan cepat. Menurut Menko Luhut akses pasar dengan realisasi belanja pengadaan pemerintah pun sudah jalan.
“Kemarin kita sudah launching program bantuan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM, karena peluang untuk UMKM kita ini sebenarnya sangat besar. Jadi saya minta, khususnya pemerintah NTB agar didorong UMKM nya untuk masuk dalam program bantuan pemerintah tadi, karena ada syarat-syaratnya. Tapi kita buat itu sederhana kok supaya bisa jalan,” tambahnya.
Untuk mendorong belanja pemerintah bagi UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan sejumlah aplikasi yaitu LAMAN UMKM pada E-Katalog LKPP, Aplikasi Bela Pengadaan serta Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik.
“Presiden sudah memutuskan bahwa kita semua wajib untuk membeli produk-produk dalam negeri. Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan dipersulit produk-produk itu masuk ke dalam, untuk itu kualitas dan higienisnya pun harus diperhatikan. Kita juga dorong seluruh kantor-kantor pemerintah dan kita wajibkan untuk belanja melalui E-Katalog LKPP,” tegas Menko Luhut. (mar)
