Adilmakmur.co.id, Jakarta – Calon presdien dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertekad membangun ekonomi petani dan nelayan sebagai basis perekonomian nasional. Langkah itu akan diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan mendorong regenerasi petani dan nelayan demi terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia.
Dewan Pakar Bidang Ekonomi Prabowo-Sandi, Laode Kamaluddin mengatakan, dunia pertanian dan nelayan saat ini mengalami penuaan. Di kalangan anak muda, jumlah petani dan nelayan menurun dari tahun ke tahun. Banyak orang tua petani dan nelayan tidak ingin anak-anaknya mengikuti profesi orang tuanya karena alasan kemiskinan.
Bila anak muda enggan bertani, kata Kamaluddin, mendung gelap membayangi masa depan kedaulatan pangan. Karenanya, Prabowo-Sandi telah menyiapkan konsep digital farming, digital fishering, dan mekanisasi produk pertanian dan perikanan agar anak-anak muda kembali bertani.
“Tidak ada bangsa yang mandiri kalau pangannya tidak dilahirkan sendiri, tidak ada bangsa yang bisa tahan kalau pangannya dikuasai dari luar. Kita harus mulai berpikir kepada generasi milenial untuk menggunakan digital farming dan digital fishering. Ini di masa depan memang kita bisa swasembada, dan kita bisa mandiri di dunia pangan,” kata Kamaluddin dalam diskusi Rabu Biru ‘Petani, Nelayan & Ekonomi Rakyat’ di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya 35, Jakarta, Selatan, Rabu (16/1/2019).
Pemerhati isu pangan dan perempuan Sidrotun Naim juga mengungkap alasan mengapa anak muda malas bertani. Harga pupuk mahal, benih mahal, tetapi harga komoditas pertanian setelah panen anjlok, hingga susahnya akses permodalan bagi petani dan nelayan, adalah beberapa alasan mengapa anak muda malas bertani.
“Saya juga turun ke petani dan nelayan mereka itu biasanya kalau ngomong, ‘pada saat kita mau menanam ada benihnya, pupuknya dan harganya jangan mahal, dan panen bisa dijual, karena kalau enggak bisa, jadinya dibuang.’ Karena itu tidak salah juga kalau anak muda tidak mau bertani, karena pupuknya mahal, benihnya mahal, tapi pas dijual harganya jatuh,” kata Sidrotun.
Terkait akses permodalan bagi petani dan nelayan, Sidrotun mendorong agar Prabowo-Sandi membentuk lembaga keuangan yang pro kepada petani dan nelayan. Lembaga keuangan itu, kata Sidrotun, harus diwujudkan untuk menghadirkan keadilan bagi petani dan nelayan sebagai tulang punggung kedaulatan pangan di Indonesia.
“Kalau pengusaha besar mau berhutang kan relatif mudah. Kalau petani dan nelayan mau berhutang itu susah. Berarti harus dibenahi karena berarti sistemnya belum adil,” kata Sidrotun. (ver)
