Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad meminta agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat memaksimalkan pemberian dana talangan oleh pemerintah untuk memperbaiki strategi bisnis perusahaan KAI. Menurutnya dana talangan jangan hanya dijadikan sekedar stimulus agar KAI dapat menjalankan perusahaan secara normal dari sisi operasional semata.
Hal tersebut diucapkannya dalam rapat antara Komisi VI dengan Direksi PT KAI (Persero) membahas rencana kerja dan bisnis PT. KAI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Menurutnya, dalam kondisi Covid-19 saat ini tidak menjadi alasan untuk BUMN berpangku tangan, akan tetapi sebaliknya bahwa kreativitas direksi secara profesional bisnis sangat dibutuhkan.
“Sebetulnya esensi dari dana talangan ini adalah saya berharap ada perbaikan kinerja pada KAI. Bukan hanya berorientasi bagaimana KAI itu bisa berjalan secara sisi operasional, karena memang tadi Pak Herman bilang, posisi dengan kondisi covid seperti sekarang, jangankan hanya KAI, semua lah perusahaan itu pasti negatif secara kas,” terangnya.
Terlebih fakta di lapangan, menurut Politisi Fraksi PAN ini, KAI sudah kehilangan esensi berbisnisnya. Ia mengaku sudah jarang melihat kereta api melintas di rel. Hal ini menurutnya membuktikan bahwa KAI sedang mendapati suatu masalah akibat terdampak Covid-19.
“Karena ukurannya adalah saya sering lewat rel kereta api di Lemahabang. Biasa kalau lewat rel saya tunggunya lama, karena sering ditutup ada yang lewat. Tapi saya sudah dua sampai tiga bulan ini jarang sekali pintu rel ditutup, artinya itu menjadi gambaran bahwa kereta api tidak bergerak, tidak berjalan normal seperti biasa,” imbuhnya.
Daeng menyarankan kepada seluruh jajaran Direksi PT KAI agar membuat satu terobosan dari segi bisnis perkeretaapian. Sebab menurutnya potensi bisnisnya memang sangat banyak seperti misalnya memaksimalkan pengelolaan aset-aset yang selama ini terbengkalai.
“Dari mulai di Jakarta sampai seluruh pinggir-pinggir rel kereta api itu, saya juga gak ngerti banyak tanah KAI yang dipergunakan oleh masyarakat itu harus bisa menjadi income juga buat KAI. Ini kalau dikelola, sangat banyak yang saya lihat berpotensi menjadi income buat KAI,” tukasnya.
Sebelumnya Direktur Utama PT KAI Didiek Haryanto mengungkapkan bahwa PT KAI (Persero) membutuhkan dana talangan sebesar 1,25 triliun rupiah untuk membayar gaji karyawannya. Jumlah tersebut terhitung sebesar 36 persen dari total rencana pemerintah memberikan dana talangan kepada PT KAI sebesar 3,5 triliun rupiah. (dpr)
